Pasaman Barat, Dekadepos.id
Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (7/7/2025), untuk menyuarakan evaluasi terhadap 100 hari masa kerja Bupati Yulianto dan Wakil Bupati M. Ihpan.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah program unggulan yang belum terealisasi, seperti berobat gratis plus, satu dokter satu nagari, serta satu bidan satu jorong. Mereka juga menilai pemerataan pembangunan belum dirasakan masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Nagari Ruruk Patuntang, yang hingga kini masih kesulitan akses jalan dan layanan kesehatan.
“Kami tidak melihat progres yang nyata. Pemerintah daerah justru lebih fokus pada kegiatan seremonial,” ujar koordinator aksi, Ridho Kurnia.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritik penempatan pejabat yang dinilai tidak sesuai bidang keahlian, rendahnya kualitas pendidikan pasca-gempa, serta minimnya akses pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Mereka juga mempertanyakan transparansi atas kehadiran 13 WNA yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan di wilayah Air Bangis.
Aksi sempat direspons oleh Kabag Ops Polres Pasaman Barat Kompol Muzhendra dan Asisten I Setia Bakti, yang menawarkan ruang audiensi.
Namun mahasiswa menolak dan menyayangkan ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam mendengarkan langsung aspirasi mereka. Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati sedang dinas di luar kantor.
“Ketika kampanye, mereka berjanji dekat dengan rakyat. Tapi hari ini tidak hadir. Ini bentuk ketidakpedulian,” kata Ridho.
AMPB menyatakan berencana menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar untuk berdiskusi langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, jika dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut konkret dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. (Gby)
