PEKANBARU, dekadepos.id- Pendiri Utama Forum Dinamika Indonesia (FDI) yang juga aktivis lingkungan dan pegiat kebijakan publik, Nof Hendra, memberikan apresiasi tinggi atas capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor mineral dan batu bara (minerba) yang telah mencapai Rp141,94 triliun per 31 Oktober 2026.
Capaian tersebut sangat signifikan karena telah melampaui target tahun 2026 sebesar Rp134,05 triliun atau mencapai 106 persen. Bahkan, angka tersebut telah melampaui total realisasi PNBP minerba sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp135,16 triliun. Artinya, baru dalam 10 bulan, kinerja sektor minerba sudah melampaui kinerja setahun penuh tahun lalu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta menargetkan PNBP minerba bisa menembus Rp160 triliun hingga Rp165 triliun pada akhir tahun 2026.
Menurut Nof Hendra, target yang disampaikan Menko Bahlil tersebut sangat realistis dan menunjukkan bahwa sektor minerba masih menjadi tulang punggung utama penerimaan negara di tengah upaya transisi energi. Ia menyebut kontribusi pelaku usaha tambang yang patuh adalah bentuk patriotisme ekonomi yang nyata.
“Kami dari FDI memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Target Rp165 triliun itu bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa jika dikelola dengan tata kelola yang benar, SDA kita mampu menjadi sumber kekuatan fiskal nasional. Ini kontribusi patriotik pengusaha tambang untuk negara,” ungkap Nof Hendra dalam keterangan tertulis kepada awak media di Pekanbaru Selasa (3/11/2026).
Namun demikian, di balik capaian PNBP yang fantastis tersebut, Nof Hendra mengingatkan ada pekerjaan rumah besar yang tidak boleh dilupakan. Ia menyoroti secara khusus data reklamasi lahan yang disampaikan Menko Bahlil, di mana per September 2026 realisasi reklamasi baru mencapai 64 persen atau seluas 6.480 hektare dari target 10.100 hektare.
Angka 64 persen tersebut harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ia khawatir, kenaikan PNBP tidak berbanding lurus dengan komitmen pemulihan lingkungan. Jangan sampai negara kaya dari hasil keruk bumi, tapi rakyat di lingkar tambang mewarisi lubang-lubang raksasa, krisis air bersih, dan bencana ekologis jangka panjang.
“PNBP naik, tapi lubang tambang masih menganga. Pesan Menko Bahlil sangat tepat, jangan kita mengelola sumber daya alam seperti orang yang kelaparan. Artinya, jangan hanya mengeruk habis hari ini tanpa memikirkan masa depan. Negara harus tegas,” ujarnya.
Untuk itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, Nof Hendra menyampaikan tiga saran konstruktif yang penting kepada pemerintah Indonesia.
Pertama, pemerintah harus memperketat pengawasan reklamasi dan pasca tambang tanpa kompromi. Perusahaan yang secara sengaja abai terhadap kewajiban reklamasi harus diberikan sanksi tegas, bertahap, dan terukur, mulai dari sanksi administratif, pembekuan operasi, hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). PNBP yang besar tidak boleh menjadi alasan untuk memaklumi perusakan lingkungan.
Kedua, PNBP yang besar harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, terutama di wilayah lingkar tambang. Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbesar porsi Dana Bagi Hasil (DBH) minerba untuk daerah penghasil. Dana tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan difokuskan untuk pembangunan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.
Ketiga, momentum PNBP ini harus dijadikan modal untuk mempercepat agenda hilirisasi nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hilirisasi adalah kunci kedaulatan ekonomi. PNBP harus digunakan untuk membangun fasilitas pemurnian (smelter) dan industri turunan di dalam negeri, sehingga nilai tambah berlipat ganda, lapangan kerja terbuka luas, dan Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah.
“PNBP Rp165 triliun adalah prestasi yang patut kita syukuri. Tapi reklamasi 100 persen dan hilirisasi yang tuntas adalah warisan terbaik yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu bangsa. Itu yang paling penting,” tegas Nof Hendra.
Terpisah, Anggota Aktif FDI di Pekanbaru, Indra Kusuma, menilai sikap FDI tepat.
“PNBP pusat besar, tapi reklamasi di daerah masih jauh. Pernyataan Bang Nof adalah suara kami di daerah. Kami dukung penuh,” ujar Indra.
Di akhir pernyataannya, Nof Hendra mengajak seluruh elemen masyarakat dan insan pers untuk tidak berhenti mengawal.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan rekan-rekan insan pers di seluruh Indonesia untuk terus bersama-sama mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Mari kita pastikan setiap kebijakan, termasuk pengelolaan minerba ini, benar-benar berpihak kepada rakyat dan keberlanjutan lingkungan,” tutup Nof Hendra. (DS/rel)
****
