Ratap Tangis 13 Kecamatan, Menjelang HUT Kemerdekaan

Ratap Tangis 13 Kecamatan, Menjelang HUT Kemerdekaan

Oleh: M. FAJAR RILAH VESKY
(Anggota DPRD Limapuluh Kota)

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, sudah di depan mata. Sudah menjadi tradisi pula: setiap datang HUT kemerdekaan, digelar upacara di 13 kecamatan, dalam wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.

Panitianya dibentuk di tingkat kecamatan. Pelaksananya digilir dari satu nagari ke nagari lainnya. Begitu setiap tahun. Selalu ramai dan meriah. Apalagi jika sudah dikomandoi TNI, Polri, pegawai negeri, perangkat nagari, dan guru-guru di kecamatan. Pasti menyala!

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi dilema dan kerisauan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) buat seluruh kecamatan, belum memadai untuk melaksanakan upacara kemerdekaan. Apalagi, untuk menggelar pawai, jalan sehat, dan berbagai perlombaan.

Kita ambil contoh, salah satu Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kecamatan yang sudah disahkan dalam Perda APBD Tahun 2024. Total DPA-nya Rp1.636.648.823,-. Uraiannya: Belanja Gaji PNS dan TPP Rp1.468.425.163,-. Belanja Listrik/Air/Internet Rp8.864.000,-. Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp36.833.960,-. Belanja Pelaksanaan Forkopimca Rp27.000.000,-.

Sisa belanja lain, merupakan belanja untuk membiayai kebutuhan rutin kantor camat yang lain. Seperti ATK (Alat Tulis Kantor) dan cetak, serta kegiatan fungsi kecamatan terkait pembinaan ke pemerintahan nagari. Ini berarti, memang tak ada alokasi anggaran khusus untuk peringatan kemerdekaan atau PHBN kecamatan.

Memang ada biaya pelaksanaan Forkopimca (Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan). Tapi jumlah anggaran yang tersedia, tidak cukup untuk rapat koordinasi Forkopimca. Belum lagi untuk kegiatan rutin yang mesti disukseskan Forkopimca. Seperti, HUT Bhayangkara, HUT TNI, Hari Adyaksa, dan HUT Kemerdekaaan.

Kondisi keterbatasan anggaran yang seperti ini terjadi merata di seluruh kecamatan. Membuat Forkompimca bagaikan memakan buah simalakama. Forkopimca yang diakui keberadaannya dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, betul-betul dalam kondisi serba salah.

Tak mungkin, Forkopimca yang diketuai camat dengan anggota: pimpinan Polri (Kapolsek), pimpinan TNI (Danramil/Danpos), dan pimpinan instansi vertikal lainnya di kecamatan, tidak melaksanakan dan tidak mengurus upacara kemerdekaan. Bisa-bisa dianggap tidak nasionalisme. Tidak cinta tanah air, nusa dan bangsa. Padahal, NKRI sudah harga mati.

Namun, melaksanakan upacara kemerdekaan dalam kondisi anggaran kecamatan yang ngos-ngosan, tentu bukanlah perkara ringan. Untuk membiayai pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) saja, kecamatan dan pihak sekolah sudah kewalahan. Belum lagi untuk memberi seragam Paskibra.

Itu baru urusan Paskibra. Belum lagi urusan lainnya yang dibutuhkan untuk upacara kemerdekaan. Dari urusan remeh-temeh. Sampai hal-hal yang sangat substantif. Semuanya mesti dikerjakan. Sungguh pusing tujuh keliling. Bisa bikin naik asam lambung, sembelit, dan ambeien.

Maka tidak heran. Dalam forum-forum Musrenbang kecamatan, setiap tahun selalu terdengar curhat dari camat atau anggota Forkopimca. Selalu muncul ratap tangis dan keluh kesah, tentang minimnya anggaran kecamatan. Sementara banyak agenda daerah yang mesti dikawal dan disukseskan kecamatan.

Sepanjang tahun ini saja, selain upacara kemerdekaan, kecamatan mesti menyukseskan MTQ, Kejuaraan Antar kampung (Tarkam), Pekan Budaya, dan Festival Bundo Kanduang. Ditambah pula dengan berbagai peringatan yang berkaitan dengan rangkaian panjang sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat.

Khusus MTQ, ada subsidi untuk khafilah kecamatan sekitar Rp50 juta. Untuk Pekan Budaya, ada sedikit bantuan uang transportasi dan bahan perlombaan. Sedangkan untuk tarkam dan upacara kemerdekaan, kecamatan diminta berpandai-pandai menyukseskan.

Maka tak ada jalan lain. Ketiding terpaksa dijalankan. Proposal sumbangan diedarkan. Semuanya ikut iuran. Dari jorong, nagari, sampai kecamatan. Dari TK, SD, MI, SMP, MTS, MA, sampai SMA. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang penting, agenda kecamatan, sukses dan meriah. Semuanya bergembira.

Satu sisi. Ini tentu bagus. Bisa mendorong semangat pembangunan partisipatif, swadaya, dan gotong-royong. Menumbuhkan rasa kebersamaan. Memperkokoh kesetiakawanan. Meningkatkan kepedulian. Sekali, dua kali, tiga kali, wajar dilakukan dalam setahun.

Tak ada pula pemerintahan yang kuat tanpa partisipasi semua pemangku kepentingan.
Namun, jika berulang-ulang kali dan tiap sebentar, fenomena ini malah bisa memberatkan. Apalagi jika individu dan lembaga yang disasar, itu ke itu saja. Tentu tak tahan juga.

Ibarat pepatah, sepandai-pandai bahu mencincang, landasan juga yang akan habis. Padahal, idealnya, jika mencencang, tentu berlandasan. Jika melompat, tentu bersetumpu. Karena yang dimakan rasa, yang dilihat rupa, yang didengar bunyi. Maka, harus ada persiapan anggaran kegiatan. Harus ada mata anggaran peringatan kemerdekaan dalam DPA kecamatan.

Tak mungkin hanya mengandalkan infaq dan sumbangan. Bisa-bisa kondisi ini menjadi bumerang bagi daerah dan meninggalkan citra tak baik bagi pemerintahan daerah. Bahkan, bisa berdampak terhadap hubungan antar lembaga. Ujungnya berpengaruh terhadap stabilitas daerah.

Menyikapi fenomena dan kondisi tahunan ini, APBD mesti berpihak kepada kecamatan. Jika tak cukup dalam APBD induk, tambah anggaran kecamatan dalam APBD perubahan. Paling tidak, ada anggaran kecamatan untuk peringatan kemerdekaan. Untuk menumbuh suburkan spirit nasionalisme di tengah masyakat.

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo yang insyallah akan terpilih untuk periode kedua, pasti mafhum dengan kondisi ini. Bupati Safaruddin yang dekat dengan nagari dan kecamatan, sudah kenyang asam garam berpemerintahan. Sudah pastilah paham betul cara menghentikan ratap tangis kecamatan.

Sebanyak 35 anggota DPRD Limapuluh Kota, sekalipun baru diambil sumpah dan janji jabatan. Sekalipun belum memiliki alat kelengkapan dewan, belum menyusun tatib, dan belum ikut orientasi atau pembekalan, sudah pasti sepakat, tentang pentingnya menambah anggaran kecamatan dalam APBD Perubahan. Paling tidak untuk menalangi peringatan HUT kemerdekaan.

Berapa benarlah penambahannya. Masing-masing Rp25 juta sampai Rp50 juta, mungkin sudah cukup untuk stimulan. Karena banyak-banyak, APBD kita pasti tak kuat. Apalagi, daerah juga mau Pilkada. Anggaran terforsir ke sana. Kue harus dibagi-bagi. Tak bisa ditelan sendiri. Tak boleh maruk dan rakus. Bisa anfal nanti. (***)