Bukittinggi, Dekadepos.id
Pelataran Monumen Bung Hatta berubah menjadi panggung refleksi. Puluhan mahasiswa dari BEM Nusantara Sumbar bersama HMI Cabang Bukittinggi berteriak lantang dalam Aksi Damai September Hitam, Selasa (30/9). Mereka menyebut negara telah gagal menegakkan keadilan, bahkan ikut menjadi dalang berbagai pelanggaran HAM.
“Peringatan September Hitam bukan hiasan kalender, ini pengingat bahwa negara berdarah di tangan rakyatnya sendiri,” seru Afdal, anggota HMI Bukittinggi.
Ia menyinggung kasus Afif Maulana di Sumbar, hingga tragedi Tanjung Priok, sebagai bukti hukum yang mestinya melindungi justru mengantar nyawa orang-orang tak bersalah. “Pancasila hari ini tinggal slogan. Pejabat bungkam, rakyat terkubur,” tambahnya.
Kritik lebih tajam datang dari Aldo, Ketua Umum Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN SMDD. Ia menyebut tragedi Munir, konflik agraria di Papua, hingga Semanggi sebagai wajah asli negara yang terus mengkhianati janji reformasi.
“Aparat bukan pelindung, tapi alat represi. Setiap kali rakyat bicara, jawabannya peluru dan pentungan. Apakah ini keadilan yang dijanjikan?” katanya.
Ketua HMI Cabang Bukittinggi, Ahmad Zaki, tak ragu menuding negara sedang sakit. Ia menyebut tragedi Kanjuruhan, Marsinah, hingga misteri Wiji Thukul sebagai memori kolektif yang sengaja ingin dipadamkan.
“Kalau hukum hanya jadi kertas, maka perlawanan moral dan politik jadi kewajiban. Kita menolak dibodohi narasi tunggal yang menutup-nutupi kebenaran,” tegasnya.
Presiden Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggi, Ghazi Falih, menyambung dengan nada getir. “Reformasi yang kita warisi telah diperdagangkan. Merdeka hari ini hanya milik elit, sementara rakyat kecil diwarisi lapar dan penindasan struktural,” ujarnya, disambut teriakan setuju dari massa.
Aksi dikemas dalam berbagai bentuk, mulai dari orasi, refleksi, aksi teatrikal, musikalisasi puisi, pembacaan puisi, hingga tabur bunga. Massa juga menyanyikan lagu Buruh Tani dan Tanah Air sebelum menutup aksi dengan doa bersama. Bukan sekadar seremoni, mahasiswa mengingatkan publik atas kasus-kasus pelanggaran HAM, mulai dari tragedi Tanjung Priok 1984, Semanggi 1999, pembunuhan aktivis Munir 2005, peristiwa Kanjuruhan 2022, hingga kasus terbaru meninggalnya Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025 yang belum satu pun diselesaikan. Negara memilih diam, dan rakyat kembali dipaksa melawan lupa. (Arm)
