Scroll untuk baca artikel
Berita

Gubernur Sumbar Minta Pengawasan BBM Subsidi Diperketat di SPBU, TNI-Polri Diminta Turun Tangan

×

Gubernur Sumbar Minta Pengawasan BBM Subsidi Diperketat di SPBU, TNI-Polri Diminta Turun Tangan

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sumbar saat apel Bhabinkamtibmas dan lounching siskamling digital Polda Sumbar, kemaren. (ist)

Padang, Dekadepos.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan langkah penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan menyusul berbagai temuan dugaan penyimpangan dalam penyalurannya.

‎Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).

‎Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan bahwa pengawasan harus diperketat langsung di titik distribusi utama, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

‎Menurutnya, titik paling rawan terjadinya penyimpangan berada di lapangan saat proses pengisian BBM berlangsung, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi.

‎“Kuncinya ada di SPBU. Jangan dibiarkan ada pengisian kendaraan yang terindikasi melanggar aturan,” ujar Gubernur.

‎Ia juga mendorong adanya penguatan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, untuk membantu pengendalian distribusi BBM subsidi di lapangan.

‎Selain itu, pemerintah daerah menilai bahwa pengawasan tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas, tetapi harus benar-benar dijalankan secara konsisten di lapangan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

‎Gubernur juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem distribusi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil sebagai penerima utama subsidi.

‎Sementara itu, sejumlah langkah pengawasan terpadu telah disiapkan, mulai dari inspeksi lapangan, koordinasi lintas daerah, hingga penguatan sistem digitalisasi distribusi BBM.

‎Rekomendasi lain yang mengemuka dalam forum tersebut di antaranya validasi data kendaraan berbasis QR code, integrasi pencatatan nomor polisi, serta peningkatan akses data bagi pemerintah daerah dan aparat terkait.

‎Dari sisi distribusi, Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh SPBU di Sumatera Barat telah menerapkan sistem digitalisasi untuk mendukung pengawasan penyaluran BBM subsidi.(rdo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *