Padang, Dekadepos.id- Persoalan distribusi BBM subsidi di Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan antrean panjang di sejumlah SPBU, tetapi juga memunculkan dugaan adanya kebocoran distribusi yang mengarah pada aktivitas di luar peruntukan, termasuk kegiatan pertambangan tanpa izin.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026), yang dihadiri Gubernur Sumbar bersama para kepala daerah.
Dalam laporan Satgas Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP Provinsi Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, disebutkan bahwa antrean BBM di berbagai daerah tidak semata disebabkan oleh keterbatasan stok, melainkan juga karena distribusi yang belum tepat sasaran di lapangan.
Sejumlah faktor disebut memengaruhi kondisi tersebut, di antaranya peralihan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi, keterbatasan kuota, serta adanya dugaan kebocoran dalam sistem distribusi.
Namun yang menjadi perhatian dalam laporan tersebut adalah adanya indikasi bahwa BBM subsidi yang tidak tersalurkan secara tepat sasaran berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas tertentu di luar peruntukan, termasuk dugaan keterkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa izin (ilegal mining).
Satgas juga mengungkap adanya temuan di lapangan berupa kendaraan yang diduga menggunakan lebih dari satu nomor polisi untuk mendapatkan BBM subsidi secara berulang, yang dinilai membuka celah penyalahgunaan distribusi.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah bersama Satgas kini memperkuat langkah pengawasan, mulai dari inspeksi lapangan, koordinasi lintas daerah, hingga penguatan sistem distribusi berbasis digital.
Sejumlah langkah strategis juga disiapkan, di antaranya validasi STNK berbasis QR code, integrasi pencatatan nomor kendaraan, serta peningkatan akses data bagi pemerintah daerah dan aparat terkait. (tim)
Kebocoran BBM Subsidi Diduga Mengalir ke Aktivitas Tambang Ilegal di Sumbar
