LIMAPULUH KOTA, Dekadepos.id –Puluhan wartawan terdiri dari pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Payakumbuh-Kabupaten Limapuluh Kota dan pengurus dan anggota Balai Wartawan Luak Limopuluah menyampaikan beberapa persoalan daerah termasuk masalah kemitraan terkait kerja sama antara DPRD dengan media dan wartawan yang bertugas di daerah ini.
Hearing untuk pertama kali dilakukan dengan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota periode 2024-2029 itu berlangsung di ruang Komisi II DPRD setempat, Senin (11/11) dipimpin Ketua Komisi II H. Chandra bersama Wakil Ketua DPRD Alia Efendi, Sekretaris Komisi II Benni Marajo serta anggota Komisi II Marsanova Andesra, Muhammad Fajar Rilkah Vesky, Anjas Asmara, Ubetra Syandra, Defrianto Ifkar, Dodi Arestu, Pen Yul Hasni dan Prof Erman Mawardi.
“Media dan wartawan adalah mitra kerja dan tentunya kami pihak DPRD sangat membutuhkan publikasi dari kawan-kawan media terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRR, sehingga kinerja anggota DPRD bisa terekspos dan diketahui oleh masyarakat luas,”ujar Wakil Ketua DPRD Alia Efendi.
Pendapat yang sama juga diungkapkan Ketua Komisi II Haji Chandra. Menurut kader PKS itu, kawan-kawan media adalah mitra kerja tugasnya adalah menyebarluaskan infornasi tentang kegiatan yang dilakukan DPRD. Untuk terjalinnya hubungan kemitraan yang lebih erat lagi dan saling membutuhkan, sehingga perlu masukan, kritikan yang membangun sehingga hubungan antara DPRD dan rekan-rekan pers menjadi hal penting untuk terus dibina.
“Kepada wakil rakyat yang tergabung di Komisi II, besar harapan dari kawan-kawan media agar anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dapat memperjuangkan kepentingan wartawan dan media sebagai pilar ke empat untuk mendukung program pembangunan daerah. Pasalnya, hampir 15 tahun belakangan ini pihak DPRD tidak pernah mengajak atau melibatkan rekan-rekan media dalam kegiatan kunjungan kerja (kunker), baik kunker dalam daerah dan luar daerah termasuk masih rendahnya hubungan kemitraan antara DPRD dengan media, sehingga banyak kegiatan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tidak terekspos atau terpublikasi ke tengah masyarakat,” ungkap Ketua PWI Payakumbuh-Limapuluh Kota Aspon Dedi dalam hearing tersebut.
Sejumlah wartawan lainnya secara gamblang juga menyampaikan aspirasi terkait hubungan kemitraan antara DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan kawan-kawan media yang selama ini belum terjalin dengan baik.
” Harapan kami, secara kelembagaan diharapkan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dapat memperjuangkan terkait hubungan kemitraan ini. Dengan arti lain, diharapkan anggota DPRD dapat memperjuangkan keberadaan dan fungsi media termasuk memperjuangkan kesejahteraan wartawan melalui kerjasama liputan khusus atau pariwara serta berlangganan surat kabar atau media cetak yang masih konsisten menginformasikan berita-berita berkaitan dengan kegiatan DPRD.
” Coba bandingkan dengan DPRD lainya di kawasan Sumbar yang telah menjalin kerjasama dan membangunan komunikasi dengan baik dengan kawan media, sehingga setiap hari ada pemberitaan-pemberitaan tentang kegiatan DPRD termasuk adanya pemberitaan liputan khusus atau pariwara serta atau agenda DPRD lainnya seperti pembahasan Ranperda.
” Melalui hearing ini kami kawan-kawan media berharap kepada DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk memperjuangkan alokasi anggaran di Bagian Humas DPRD untuk penungkatan kerjasama dengan media. Disamping itu kami juga berharap setiap tahun adanya alokasi anggaran dari DPRD untuk peningkatan kopetensi wartawan melalui kegiatan UKW (Uji Kopetensi Wartawan) sehingga nantinya akan lahir wartawan-wartawan kompeten di Limapuluh Kota,” ujar Ketua PWI Payakumbuh-Limapuluh Kota, Aspon Dedi dalam hearing tersebut.
Ketua Komisi II H. Chandra bersama Wakil Ketua DPRD Alia Efendi , Sekretaris Komisi II Benni Marajo serta anggota Komisi II Marsanova Andesra, Muhammad Fajar Rilkah Vesky, Anjas Asmara, Ubetra Syandra, Defrianto Ifkar, Dodi Arestu, Pen Yul Hasni dan Prof Erman Mawardi mendukung aspirasi yang disampaikan kawan-kawan media dalam hearing tersebut.
” Kami anggota DPRD, utamanya anggota Komisi II sangat memahami apa yang menjadi keluh kesah kawan-kawan media terkait masih terbatasnya dukungan anggaran untuk kegiatan kerjasama dengan media. Insyaallah, dalam rapat-rapat komisi dan agenda pertemuan dengan pihak eksekutif, kami akan bahas masalah kerjasama dengan media ini nantinya,” janji anggota Komisi II DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam hearing yang berlangsung penuh keakraban itu. (ds)
