LIMAPULUH KOTA, dekadepos.id- Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang sudah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 kepada DPRD, Selasa (31/3/2026). Dua hari setelahnya, atau Kamis (2/4/2026), seluruh fraksi di DPRD Limapuluh Kota, menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ fimaksud
Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota yang terdiri dari Doni Ikhlas, Defrianto Ifkar, Putra Satria Veri, Feri Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, dan M. Fajar Rillah Vesky , mengapresiasi kecepatan pemerintah daerah menyampaikan dokumen LKPJ tahun 2025 kepada DPRD sejak 12 Februari 2026. “Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi, sesuai amanat PP 13 /2019 dan Permendagri 18/2020,” kata Defrianto selaku juru bicara Fraksi Partai Golkar.
Meski demikian, sambung Defrianto, Fraksi Partai Golkar, sesuai amanat Pasal 149 UU tentang Pemda, terutama terkait fungsi pengawasan DPRD, sangat prihatin dan terenyuh membaca LKPJ ini. Karena dari empat fokus kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025, hanya satu proyeksi yang tercapai. Sedangkan tiga proyeksi lainya, masih jauh panggang dari api.
“Misalnya saja, pertumbuhan ekonomi. Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Limapuluh Kota diproyeksi 4,72 persen. Tapi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hanya terealisasi 3,46 persen. Jauh melorotnya dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,03 persen dan tahun 2023 yang mencapai 4,55 persen,” kata Defrianto, sarjana statistik jebolan UGM Jogyakarta.
Anjloknya pertumbuhan ekonomi ini, menurut Fraksi Partai Golkar, menandakan, misi Sakato Sejahtera, Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Yang Tangguh dan Berkeadilan, dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,35 persen, sebagaimana amanat Perda 2/2025 tentang RPJMD, baru sebatas ilusi dan mimpi. “Maka, kami ingatkan Bupati dan Wakil Bupati, berkacalah dari pertumbuhan ekonomi ini. Jangan terlena dengan seremonial belaka,” tegas Def, mantan Wali Nagari Taram itu.
Tak hanya pertumbuhan ekonomi, Fraksi Golkar juga mengkritisi, proyeksi tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 yang tidak tercapai. “Tahun 2025, fokus kebijakan pembangunan daerah kita, menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 3,71 persen. Tapi nyatanya, berdasarkan data BPS 2026, tingkat penggangguran terbuka kita tahun 2025, malah membengkak menjadi 5,62 persen. Padahal, tahun 2024 hanya 3,68 persen,” ujar Defrianto.
Hal ini, menurut Defrianto, merupakan cerminan, misi Sakato Andal, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif, belumlah tercapai. Belum terlihat aksi nyata menekan tingkat pengangguran. “Maka, kami ingatkan Bupati dan Wakil Bupati, jangan menerima laporan Asal Bapak Senang (ABS) saja. Lihatlah kondisi nyata rakyat kita!,” kata Def.
Bersamaan dengan tingkat pengangguran terbuka yang makin bertambah, Fraksi Partai Golkar juga menyorot proyeksi gini ratio Limapuluh Kota tahun 2025 yang memburuk. “Kita menargetkan, gini ratio tahun 2025 sebesar 0,207 persen. Tapi, berdasarkan data BPS, gini ratio kita berada pada angka 0,218. Kenaikan ini menandakan masih terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Maka, kami ingatkan Bupati dan Wakil Bupati, kita tidak bisa berdalih lagi, proyeksi melorot ini terjadi karena efisiensi. Tapi kita harus evaluasi, betapa kita belum maksimal menggali potensi,” kata Def
Menurut Fraksi Partai Golkar, satu-satunya, fokus kebijakan pembangunan daerah yang tercapai tahun 2025 adalah proyeksi kemiskinan. “Tahun 2025, proyeksi penduduk miskin kita 6,52 persen. Alhamdulillah, berdasarkan data terbaru BPS, penduduk miskin turun menjadi 6,10 persen. Tapi, penurunan ini belum sebanding dengan besaran APBD dan bantuan sosial yang diberikan. Bahkan, belum sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan realitas kesejahteraan di nagari-nagari,” kata Defrianto.
Berdasarkan data-data statistik, Fraksi Golkar meminta semua puhak, mari kita semua, bercermin diri. “Masih layakkah kita “manakah-nakah” atawa bermegah-megah dan berfoya-foya, di tengah-tengah masih adanya 6,10 persen penduduk kita yang hidup miskin dan di tengah pertumbuhan ekonomi yang hanya 3,46 persen. Dengan tingkat pengangguran terbuka 5,62 persen. Jawabannya, tentu bukan pada rumput yang bergoyang,” ulas Defrianto Ifkar mewakili Fraksi Partai Golkar. (DS)
