PEKANBARU,dekadepos.id- Masyarakat dan mahasiswa di Riau terus menyuarakan pemberantasan mafia tanah. Mereka siap melawan pemalsuan dokumen tanah dan jaringan ilegal yang merugikan masyarakat.
Forum Dinamika Indonesia (FDI) juga mendukung aspirasi tersebut. Hal itu disampaikan anggota aktif FDI, Indra Kusuma, yang juga aktivis lingkungan serta pegiat hukum dan HAM, dalam rilisnya di Pekanbaru, Senin (9/11/2026).
Indra Kusuma menyambut baik keberanian mahasiswa dan masyarakat Riau untuk bersuara.
“Ini bukan sekadar soal sengketa lahan. Ini soal keadilan. Ini soal hak hidup masyarakat atas tanah yang mereka kelola secara turun-temurun,” kata Indra Kusuma.
Menurut Indra Kusuma, kesediaan masyarakat dan mahasiswa menjadi relawan hukum adalah hal yang baik. Negara tidak bisa bekerja sendiri. Perlu gerakan dari masyarakat agar penegakan hukum berjalan terbuka dan adil.
“Kepastian hukum adalah kunci. Tanpa kepastian hukum, petani tidak bisa bekerja dengan tenang. Tanpa kepastian hukum, konflik tanah akan terus berulang,” tegas Indra Kusuma.
Indra Kusuma juga mengajak para aktivis di wilayah Provinsi Riau untuk bergabung ke FDI.
“Saya mengajak seluruh aktivis di Riau, baik aktivis lingkungan, aktivis hukum dan HAM, aktivis mahasiswa, aktivis adat, maupun aktivis masyarakat, untuk bergabung bersama Forum Dinamika Indonesia (FDI). Mari kita satukan gerakan, satukan suara, dan berjuang bersama membela hak rakyat,” ajak Indra Kusuma.
“FDI adalah rumah bersama bagi para pejuang keadilan. Di FDI, kita tidak berjuang sendiri-sendiri. Kita berjuang bersama dengan ide, usulan, aspirasi, kritik membangun, dan penawaran solusi,” tambahnya.
Indra Kusuma mengajak masyarakat mengingat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Pasal 33 UUD 1945. Aturan itu menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
Ia menilai sengketa tanah ke depan akan semakin banyak, bahkan antar perusahaan. Karena itu pemberantasan mafia tanah harus dilakukan besar-besaran dan polisi jangan menunggu lama untuk bertindak, karena mafia tanah cenderung bekerja secara ilegal.
Terpisah, Pendiri Utama FDI, Nof Hendra, menegaskan persoalan tanah tidak boleh dianggap sepele. Negara harus hadir sejak awal, melindungi hak masyarakat yang sah, dan menindak tegas pihak yang bermain dengan dokumen dan sertifikat.
Nof Hendra menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan mahasiswa sebagai relawan hukum secara resmi. Mereka adalah mata dan telinga negara di daerah.
“Penegakan hukum harus dibarengi kepastian hukum. Tangkap mafianya, sekaligus tegaskan status tanah masyarakat yang sah agar petani bekerja tanpa rasa takut,” ujar Nof Hendra.
“Tanah air ini sudah ditebus dengan darah pejuang. Ia tidak boleh jatuh lagi ke tangan mafia mana pun. Kita tidak hanya mewarisi tanah air Indonesia, kita mewarisi kewajiban untuk menjaganya agar benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai amanat Sumpah Pemuda 1928 dan Pasal 33 UUD 1945,” tegas Nof Hendra.
FDI mengajak seluruh masyarakat, mahasiswa, insan pers, pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan yang taat hukum untuk mengawal pemberantasan mafia tanah di Riau dan seluruh Indonesia.
“Pemberantasan mafia tanah bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tugas kita bersama untuk menjaganya sesuai amanat Sumpah Pemuda 1928 dan UUD 1945,” pungkasnya. (DS/rel)
