LIMAPULUH KOTA, Dekadepos.id – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota telah mengajukan Ranperda RPJMD 2025-2029 kepada DPRD. Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota yang terdiri dari Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Feri Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, dan M. Fajar Rillah Vesky, menegaskan bahwa RPJMD ini bukanlah produk elit birokrasi dan menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi di daerah.
“Fraksi Partai Golkar tetap mengapresiasi kerja keras Tim Penyusun dan Tim Perumus RPJMD dalam menyiapkan dokumen pembangunan daerah untuk tahun 2025-2029. Dokumen ini, tentu bukanlah produk elit birokrasi yang menggantung di langit tinggi. Tapi harus menjadi gambaran harapan seluruh rakyat Limapuluh Kota tanpa terkecuali,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota, Putra Satria Veri, di gedung DPRD setempat, Rabu (6/8/2025).
Fraksi Partai Golkar menegaskan, bahwa RPJMD ini bukan hanya marwah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah semata. Namun juga marwah-nya DPRD. Marwahnya masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota. Karenanya, ibarat mengemudikan mobil barang bermuatan berat, untuk mengantar rancangan RPJMD ini sampai ke tujuan, pengemudi utamanya atau sopir satu dan sopir duanya, tidak cukup hanya mengandalkan sumpah tulus semata.
“Kalau hanya niat tulus, seluruh yang pernah menjadi pengemudi utama di daerah ini, niatnya juga dipastikan tulus. Karena itu, juga dibutuhkan kecerdasan dan pemahaman, tentang sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan. Konkritnya, sopir satu dan sopir dua yang akan melaksanakan RPJMD ini, beserta segala kondekturnya, harus lebih pintar dan lebih cerdas. Tidak bisa muatan kosong yang dibawa,” tegas Putra Satria Veri.
Politsi yang sudah tiga periode duduk di DPRD Limapuluh Kota ini menegaskan, jika belum paham dengan peta jalan, banyak yang bisa dijadikan sebagai “google maps-nya”. Banyak sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai literasi dan rujukan. Apalagi ini Limapuluh Kota, negeri penghasil proklamator bangsa, bapak bangsa, negarawan, cendikiawan, dan orang-orang hebat. Banyak pengalaman empiris baik yang bisa ditiru dan diteladani.
“Sepanjang mau bertanya, mau mendengar, dan berkomitmen mengesekusinya. Lebih tegasnya lagi, proses panjang RPJMD ini, butuh koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, sinergisitas, kearifan, dan komunikasi yang baik. Itu semua, tak bisa hanya omon-omon saja,” kata Putra Satri Veri.
Terkait dengan komunikasi, Fraksi Partai Golkar menegaskan sekali lagi, bahwa komunikasi yang intensif dan koordinasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, akan memperlancar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Ini harus dilakukan. Jangan disepelekan. Kalau memang, visi besar kita adalah mewujudkan Limapuluh Kota Madani, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan,” tukuk Iya, panggilan akrab Putra Satria Vire.
Dia mengatakan, Fraksi Partai Golkar sudah membaca dan menganalisa Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 yang disampaikan kepada DPRD. Secara umum, Fraksi Partai Golkar melihat visi, misi, dan program startegis daerah yang termaktub dalam Rancangan Akhir RPJMD ini, sudah selaras dengan RPJMN, RPJMP Sumbar, dan RPJPD Limapuluh Kota 2025-2045.
Meski secara umum RPJMD ini sudah selaras dengab RPJMN dan RPJMP Sumbar. Tapi Fraksi Partai Golkar berpandangan, RPJMD ini tetap memerlukan pendalaman, penajaman, dan penyempurnaan. Baik dari dari sisi target, maupun strategi untuk mencapai misi. Karena itu pula, Fraksi Partai Golkar berpendapat, pembahasan RPJMD ini penting dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 86/2017 dan Inmendagri 2/2025.
“Adalah sebuah bentuk keteledoran, jika RPJMD ini kita sahkan, tanpa melewati proses pembahasan di tingkat Komisi di DPRD, maupun tanpa konsultasi di tingkat provinsi dan pusat. Karena kalau mekanisme seperti itu yang kita lakukan, bisa-bisa RPJMD ini hanya menjadi kamus pembangunan lima tahunan yang terbitnya dipaksakan. Fraksi Partai Golkar tidak menghendaki RPJMD ini kejar tayang,” tegas Putra Satria Veri.
Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah arif dan bijaksana, dengan suara-suara yang muncul dalam pembahasan RPJMD. Dinamika yang terjadi beberapa hari lalu, ketika fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap LPP APBD 2024, harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, tentang betapa pentingnya komunikasi, kebersamaan, dan tanggungjawab moral untuk daerah ini. Jangan hanya mengedepankan ego masing-masing. (DS)
