LIMAPULUH KOTA, Dekadepos.id – Bupati Safni Sikumbang merespons positif alarm peringatan yang disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, terkait pentingnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi aparatur pemda dalam bekerja, di tengah transisisi pemerintahan. Bahkan, Bupati Safni sempat bersumpah dan meletakkan Al-Quran di atas kepalanya, untuk memastikan dirinya mengharamkan memakan uang dari urusan mutasi dan rotasi pejabat.
“Harapan yang disampaikan Fraksi Golkar tadi (saat rapat penyampaian pendapat akhir fraksi atas LPP APBD 2024), adalah harapan kita bersama. Sebagai gambaran, kita ingin menciptakan birokrasi yang bersih di tingkat OPD.
Eselon II, eselon III, dan eselon IV. Insyallah, dan Demi Allah, saya bersumpah, saya haramkan memakan uang atau politik-politik jabatan, eselon II dan eselon III,” kata Safni sambil mengangkat Al-Quran ke atas kepalanya, saat berpidato di gedung DPRD Limapuluh Kota, Kamis sore (31/7).
Bupati Safni berpidato setelah rapat paripurna DPRD Limapuluh Kota tentang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap LPP APBD 2024 ditutup dan dilanjutkan dengan rapat paripurna penutupan masa sidang ketiga (April sd Juli 2025). Saat rapat paripurna penutupan masa sidang ketiga DPRD inilah, Bupati Safni berpidato dan merespons beberapa pendapat akhir fraksi terkait LPP APBD 2024, termasuk pendapat Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Fery Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo.
Bupati Safni mengakui, dirinya memang belum pandai berdalih atau menyampaikan. Tapi Bupati memastikan, dia betul-betul mengharamkan jual beli jabatan di Limapuluh Kota. “Dan boleh saudara tanya, untuk perekrutan eselon III dan eselon IV, saya satu niat dengan saudara-saudara semua. Demi Allah, saya tidak akan membebani, pegawai-pegawai kita, baik di eselon III maupun eselon IV. Saya haramkan itu,” kata Safni Sikumbang.
Meski demikian, pengusaha sawit yang pernah menjadi Ketua Umum IKMR di Kandis, Riau itu, tetap meminta informasi dari DPRD dan semua pihak, kalau ada menemukan praktik-praktik jual beli jabatan.
“Kalau ada terdengar di luar, begini-begitu silahkan, kalau ada laporan, silahkan sampaikan kepada kami,” ujar Safni.
Dia mengakui, selama ini, sering terdengar bagi kita, istilah bupati malamlam, inilah, dan segala macam.
“Kalau ada informasi yang rill tentang money politic, kedua-duanya kita beri sanksi. Orang yang meminta dan pegawai pemda yang memberi, kita beri sanksi keduanya. Kalau dia mengatakan itu adalah tim (tim sukses). Kami akan putuskan hubungan dengan tim yang bekerja seperti itu dan termasuk pegawai yang memberi,” kata Bupati Safni Sikumbang.
Pengusaha asal Nagari Sariaklaweh, Kecamatan Akabiliru itu menegaskan, kita turun ke Limapuluh Kota sama dengan saudara-saudara semua, ingin memperbaiki Kabupaten Limapuluh Kota.
“Tapi dalam dunia masyarakat. Isu di tengah-tengah masyararakat tentu bermacam-macam. Maka dari itu, arif kita menyikapi isu-isu yang ada di tengah masyarakat,” ujar Safni Sikumbang.
Terakhir, Safni Sikumbang berharap, komitmenya soal tidak ada jual beli dalam jabatan dan dia mengharamkan uang dari urusan rotasi dan mutasi jabatan, dapat disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Limapuluh Kota.
“Hari ini, mungkin 50 persen anggota DPRD yang hadir. Tapi bisa disampaikan ke 35 anggota DPRD. Ini Al-Qur’an. Kalau ada seribu perak pun, demi Allah, saya tak ada meminta uang. Tapi saya harapkan ke seluruh eselon II, III dan IV ini, perbaiki kinerja seperti yang kawan-kawan sampaikan tadi,” ujar Bupati Safni Sikumbang.
Komitmen Bupati Safni Sikumbang ini, mendapat apresiasi dari anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota, Defrianto Ifkar.
“Bagus itu, komitmen bupati dan wakil bupati, soal tidak ada jual beli jabatan. Memang, kalau ingin kita berbenah untuk daerah ini. Kita benahi dulu dari kita sendiri,” kata Defrianto Ifkar, anggota DPRD yang semasa menjad wali nagari penghargaan anti korupsi dari KPK.
Sebelumnya, juru bicara Fraksi Partai Golkar untuk penyampaian pendapat akhir terhadap LPP APBD 2024, Fery Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, mengingatkan pasangan bupati dan wakil bupati, memberi rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi aparatur pemda dalam bekerja.
“Jangan ada interview-interview di luar sistem merit birokrasi kita yang membuat aparatur pemda sibuk lobby sana dan lobby sini. Sehingga, tidak fokus dengan agenda-agenda wajib daerah,” kata Fery Lesmana Riswan. (DS)
