LIMAPULUH KOTA, dekadepos.id – Fraksi PPP DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui juru bicaranya, Syafril, S.Ag dalam pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Selasa (23/6) menyorot soal perkembangan ekonomi yang terjun bebas dan pengangguran yang terus meningkat.
Fraksi PPP menekankan sekaligus mewanti-wanti, pertumbuhan ekonomi diangka 3,46% harus dievaluasi secara serius.
“ Sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita terjun bebas dan tidak pernah kurang dari 4%. Selain itu kami juga menyorot
terjadinya peningkatan pengangguran yang awalnya 3,68% menjadi 3,78%. Dua hal ini harus menjadi bahan evaluasi serius oleh Pemerintah Daerah”. ungkap Syafril yang juga Wakil Ketua BK DPRD Limapuluh Kota.
Meski demikian, ulas Syafril, Fraksi PPP mengapresiasi penurunan kemiskinan dari 27,72% di tahun 2024 menjadi 24,61% di tahun 2025. Dan Fraksi PPP juga mengapresiasi peningkatan IPM ditahun 2025.
” Akan tetapi, sayangnya, Limapuluh Kota masih berada di peringkat 5 paling belakang dipeningkatan IPM di Sumatera Barat. Fraksi PPP berharap, seharusnya Limapuluh Kota berada di 5 besar terbaik.Ini harus menjadi catatan kita bersama.” harap Syafril.
Dua poin yang disampaikan Fraksi PPP, ditekankan harus menjadi evaluasi khusus bagi Pemda Limapuluh Kota untuk kedepan.
“Apagunanya kita punya mimpi begitu tinggi, tapi masyarakat Limapuluh Kota tidak mendapat rasa peduli. Oleh sebab itu, mari kita evaluasi juga sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kalau memang kurang erat, ayo semakit kuat kita ikat. Jangan sampai egosentris kepentingan menjadikan masyarakat Limapuluh Kota menjadi korban.” ujar Syafril.
Selain itu Fraksi PPP juga menyorot tentang pembangunan fisik dan inprastruktur. Menurutnya, Fraksi PPP memandang masih banyak yang mesti dijadikan PR oleh Pemerintah Daerah, namun yang tidak kalah penting adalah membangunan akhlak dan moral di tengah-tengah masyarakat dan memfungsikan para alim ulama sebagai penyejuk di tengah-tengah panasnya situasi dan kondisi masyarakat.
” Banyaknya generasi muda yang terjebak dalam pergaulan bebas serta maraknya kasus narkoba di Kabupaten Limapuluh Kota, anak-anak yang putus sekolah, ini adalah tugas besar kita yang paling mendasar saat ini dan saat-saat masa mendatang. Untuk itu, mohon Bupati dapat memberikan perhatian dan jawaban itu.” ulas Syafril.
Fraksi PPP juga menyorot orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
Untuk itu Fraksi PPP memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Limapuluh Kota.” tutup Syafril mewakili anggota Fraksi PPP yaitu Taufik Hidayatullah Ihsan dan Pen Yul Hasni. (DS)
