LIMAPULUH KOTA, Dekadepos.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, menyampaikan aspirasi dari sejumlah nagari di kabupaten ini kepada pemerintah daerah setempat.
Aspirasi itu disampaikan fraksi partai berlambang pohon beringin itu, melalui pandangan umum terhadap Rancangan Perda RPJMD Limapuluh Kota 2025-2029 yang dibacakan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Rabu, (6/8/2025).
“Sebelum menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda RPJMD 2025-2029, izinkan Fraksi Partai Golkar yang lahir, tumbuh, dan berurat berakar di jorong-jorong dan di nagari-nagari menyampaikan aspirasi-aspirasi yang muncul dari berbagai nagari. Sebagai wujud, suara Golkar adalah suara rakyat,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar Putra Satri Veri, mewakili empat rekan sefraksinya, Doni Ikhlas, Feri Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, Defrianto Ifkar, dan M. Fajar Rillah Vesky.
Putra Satria Veri menjelaskan, Fraksi Partai Golkar menerima aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat Kawasan IKK (Ibu Kota Kabulaten) Sarilamak. Yang meliputi Nagari Sarilamak, Gurun, Lubuk Batingkok, Pilubang, Tarantang dan Solok Bio Bio. Para pemuka masyarakat itu menilai, ada perbedaan yang signifikan antara Rancangan Awal RPJMD yang disusun dan juga dibahas saat Musrenbang, dengan Rancangan Akhir RPJMD.
“Menurut pemuka masyarakat IKK Sarilamak , pada Ranwal RPJMD yang disusun dan sudah dibahas juga dalam Musrenbang, pada misi ke 7 tertulis “MEMBANGUN KAWASAN IBUKOTA KABUPATEN”. Setelah dicemati oleh masyarakat, misi dini dihilangkan dalam dokumen Ranperda RPJMD yang diajukan ke DPRD. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemda, terkait aspirasi dari Kawasan IKK Sarilamak ini,” kata Putra Satria Veri dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD HM Fadhul Abrar dan dihadiri Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha tersebut.
Selanjutnya, Putra Satria Veri mengatakan, Fraksi Partai Golkar mendapat informasi dari nagari-nagari, bahwa pada Agustus 2025 ini, Pemkab Limapuluh Kota bersama Perum Bulog, mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional membagikan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025. Fraksi Partai Golkar mendukung penuh program pemerintah membagikan beras untuk masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.
Hanya saja dilemanya di sejumlah nagari, jumlah masyarakat penerima bantuan beras CPP ini turun drastis. Berdasarkan Data yang dirangkum Fraksi Partai Golkar, tahun 2023 lalu, jumlah masyarakat yang menerima bantuan beras CPP atau jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Limapuluh Kota, mencapai 40.470 Kepala Keluarga. Kemudian, tahun 2024 naik menjadi 42.982 KK. Sedangkan tahun 2025 ini, berkurang menjadi 34.796 KK.
“Sehingga, terjadi polemik bantuan beras di nagari-nagari. Banyak pemerintah nagari yang disalahkan masyarakat. Padahal, pemerintah nagari, hanya berperan memfasilitasi penyaluran bantuan beras itu. Pertanyaan kami Fraksi Partai Golkar, apa yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah penerima bantuan beras CPP ini? Apakah Pemkab Limapuluh Kota telah mengubah data penerima? Apakah ini buah dari kegencaran Bupati dan jajaran Pemkab, berkomunikasi ke pemerintah pusat, dalam beberapa waktu belakangan ini? Atau ada penyebab lainnya. Tolong dijelaskan,” kata Putra Satria Veri.
Selanjutnya, kata Putra Satria Veri, dalam suasana Agustusan menyambut perayaan kemerdakaan Indonesia, Fraksi Partai Golkar sebagai pengawal setia NKRI dan Pancasila, tidak ingin terjadi gesekan di tengah masyarakat. Persatuan dan kesatuan harus terus dijaga. Untuk itu, persoalan tapal batas antar nagari, harus didudukkan secara arif dan bijaksana.
Karena Fraksi Partai Golkar menerima pengaduan terkait tapal batas nagari. Seperti, tapal batas Nagari Sungaitalang, Kecamatan Guguak, dengan Kecamatan Akabiluru. “Ada pengaduan yang masuk dari masyarakat. Apa langkah pemerintah daerah menyikapi dan menyelesaikannya,” tanya Putra Satria Veri.
Terkahir, Putra Satria Veri menyebut, Fraksi Partai Golkar menerima aspirasi dari masyarakat Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, terkait dengan Pemilihan Wali Nagari (Pilwanag) Antar Waktu di nagari tersebut, sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Bupati Limapuluh Kota Nomor 18 Tahun 2017. Fraksi Partai Golkar ingin tahu dan mendapat penjelasan dari pemerintah daerah, terkait Pilwanag Antar Waktu ini. Dan juga, terkait dengan Pilwanag di sejumlah nagari yang akan dilaksanakan tahun 2026 nanti.
Aspirasi dari nagari-nagari yang disuarakan Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota, belum dijawab oleh pemerintah daerah. Karena jawaban resmi atas pandangan umum fraksi terhadap RPJMD 2025-2029 baru dijadwalkan Kamis (7/8/2025). “Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah, memberi penjelasan dan menjawab keempat aspirasi dari ersebut, sebelum kami lebih lanjut menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda RPJMD,” kata Putra Satria Veri di gedung DPRD, Rabu siang ini (6/8/2025). (DS)
