Limapuluh Kota, Dekadepos.id
Ketika Pasangan Bupati-Wakil Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang-Ahlul Badrito Resha (SAKATO) menolak atau meminta pengadaan Mobil Dinas (MOBNAS) untuk mereka lebih diprioritaskan untuk pengadaan alat berat yang akan memberikan dampak yang lebih luas untuk masyarakat, namun tidak dengan wakil Rakyat (Pimpinan)DPRD di daerah dengan 13 Kecamatan itu. Mereka bakal tetap memiliki Mobil Dinas (MOBNAS) dengan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), meski saat ini rencana itu belum terlaksana karena berbagai sejumlah kendala.
Hingga saat ini proses masih menunggu selesainya lelang kendaraan lama yang sebelumnya digunakan oleh Pimpinan DPRD periode 2019-2024. Proses pengadaan kendaraan Dinas atau Mobil Dinas untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota periode 2024-2029 telah dianggarkan namun belum ditayangkan di situs pengadaan.
” Iya, kita ada pengadaan, cuma masih dalam proses. Belum, kita masih belum tayangkan situs pengadaan karena persoalan lelang (kendaraan pimpinan lama) belum selesai” ucap Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Kris La Deva, Kamis pagi 13 Maret 2025.
Lebih jauh ia menjelaskan, anggaran untuk pengadaan Mobil Dinas baru tersebut memang ada/tersedia untuk tiga unit Mobil Dinas.
” Anggarannya ada untuk tiga Mobil Dinas, namun proses pengadaan belum kita mulai. Kendalanya karena lelang mobil Pimpinan lama yang belum selesai, termasuk terkait adanya Inpres tentang penundaan belanja modal yang dananya bersumber dari dana transfer pusat,” tambahnya.
Untuk pengadaan tiga unit Mobil Dinas pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota itu menurut Kris bersumber dari APBD Kabupaten Limapuluh Kota.
” Untuk pengadaan di kota bersumber dari APBD, Tapi kita tetap menimbang Inpres untuk dipending dahulu. Kemungkinan kita akan bisa membeli Dinas baru untuk tiga Pimpinan DPRD,” tukuknya.
Sementara terkait nilai anggaran untuk pengadaan Mobil Dinas itu, Kris menyebutkan masing-masingnya bernilai dibawah Rp. 800 juta.
BANTAH ADANYA PERMINTAAN MOBIL JENIS TOYOTA CAMRY UNTUK PIMPINAN
Sedangkan terkait adanya informasi yang menyebutkan permintaan dari Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui surat untuk Mobil Dinas adalah jenis Toyota Camry, dibantah oleh DPRD.
” Bukan ada surat masuk, sebelumnya ada pembicaraan akan minta itu (Toyota Camry), cuma karena tidak mampu anggaran kita, sehingga tidak jadi.” Tutup Kris.
Sebelumnya penolalakkan untuk Pengadaan Mobil Dinas (MOBNAS) baru bagi kepala daerah diungkapkan Bupati Limapuluh Kota, Safni dan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha saat memimpin Tim 1 Safari Ramadhan di Mesjid Ash-Shiddiqin Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak, Rabu 12 Maret 2025.
Menurutnya, pengadaan Alat berat di Kabupaten Limapuluh Kota akan jauh bermanfaat dari pembelian Mobil Dinas Baru untuk Bupati dan Wakil Bupati. Apalagi, saat ini mobil dinas yang digunakan masih dalam kondisi layak.
“Kami telah sampaikan ke pak Sekda dan jajarannya, tidak usah diadakan pembelian mobil dinas baru untuk kepala daerah, lebih baik anggarannya dialihkan untuk pembelian Excavator,” ujarnya.
Dikatakan Safni, alat berat ini akan memberikan dampak yang lebih luas, seperti percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, pembukaan jalan Tani, penanganan bencana alam serta manfaat lainnya.
Nanti seluruh nagari di Limapuluh Kota juga bisa memanfaatkan keberadaan alat tersebut.
“Tentunya pembelian alat berat ini sesuai dengan aturan dan regulasi. Nanti kita lihat apakah bisa atau tidak, kita pelajari dulu regulasinya,” kata Bupati.
Keputusan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Kebijakan tersebut juga selaras dengan pemerintah pusat yang meminta untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. (Edw)
