Bukittinggi, Dekadepos.id
Mahasiswa dari berbagai kampus di Bukittinggi bersama organisasi kemahasiswaan menggelar aksi “Bukittinggi Melawan” di depan kantor DPRD Kota Bukittinggi pada Senin, 1 September 2025.
Massa melakukan long march dari Lapangan Wirabraja menuju DPRD dengan membawa spanduk bernada keras. Presiden Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggi, Ghazi Falih, dalam orasinya menyatakan, “Guru yang seharusnya menjadi pahlawan tanpa tanda jasa justru dianggap beban negara, sementara pajak terus dinaikkan. Jika DPR tidak lagi bermanfaat bagi rakyat, lebih baik dibubarkan.” Presma ITBHAS, Joehari Aditya, menambahkan, “Kami adalah pewaris cita-cita reformasi, tetapi ketidakadilan semakin merajalela ketika suara rakyat tidak lagi didengarkan.”
Presma Universitas Fort de Kock, Agil Pratama, juga menegaskan, “DPR kini kami anggap sebagai Dewan Perampok Rakyat, karena pajak yang dibayar orang tua kami justru habis untuk kepentingan mereka.”
Ketua HMI Cabang Bukittinggi, Zaki, bahkan menyindir, “Hari ini kita berduka atas meninggalnya saudara kita, Rheza Sandi Pratama, sementara wakil rakyat justru sibuk pamer kemewahan ke luar negeri.”
Aksi ini sempat diwarnai kekecewaan massa karena tidak semua anggota DPRD hadir, termasuk Zulkhairahmi yang mangkir tanpa alasan jelas. Sejumlah mahasiswa meneriakkan bahwa ketidakhadiran tersebut menjadi bukti nyata DPRD enggan berhadapan langsung dengan rakyat.
Wakil Ketua DPRD Beni Yusrial yang hadir mencoba meredam situasi dengan menyatakan,
“Setiap aspirasi akan kami tampung sesuai kewenangan DPRD, dan sebagian akan kami teruskan ke pusat.”
Meski aksi berakhir tertib usai penandatanganan tuntutan, absennya Zulkhairahmi meninggalkan catatan pedas: DPRD kerap hadir di panggung politik, tetapi absen ketika rakyat menuntut pertanggungjawaban. (Arm)
