LIMAPULUH KOTA, Dekadepos.com –Dalam sepekan terakhir, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan sawah dan lahan pertanian akibat kemarau panjang, terjadi di mana-mana dan hampir merata di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota. Terakhir, pada Kamis (17/7/2025), terjadi kebakaran di 8 titik. Mulai dari Taram, Tarantang, Bukik Apik Simpang Sugiran, Batu Bawuak Sungai Rimbang, Manggilang, XII Kampuang di Sungai Kamuyang, sampai Sialang Tungka di Situjuah Limo Nagari.
Menyikapi banyaknya kebakaran hutan dan lahan tersebut, juga kebakaran kandang ayam dan bangunan penduduk, serta kekeringan lahan pertanian akibat kemarau panjang, dua anggota DPRD Limapuluh Kota, yakni Defrianto Ifkar dan M. Fajar Rillah Vesky, meminta pemerintah daerah bertindak cepat. Termasuk segera berkoordinasi dengan seluruh stakholders terkait.
“Kita juga minta, pemerintah daerah, segera menggelontorkan dana operasional, bagi personel Pemadam Kebakaran (Damkar) dan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sudah berjibaku menangani Karhurla dan kebakaran bangunan. Termasuk juga untuk operasional personel Polhut, TNI, Polri,” kata Defrianto Ifkar dan Fajar Rillah Vesky, usai menghadiri rapat di gedung DPRD, Kamis sore (17/7/2025).
Defrianto Ifkar dan Fajar Vesky mengatakan, kasihan juga kita dengan teman-teman Damkar dan BPBD yang sudah bergerak menangani Karhutla dalam beberapa waktu terakhir, tapi belum dibekali dengan dana operasional. Sehingga, untuk operasional makan-minum mereka saat atau setelah pemadaman kebakaran, itu kadang sudah dibantu oleh pemerintah nagari,” kata Defrianto Ifkar dan M. Fajar Rillah Vesky.
Melihat kondisi ini, Defrianto Ifkar dan Fajar Vesky yang mitra kerja mereka di Komisi II DPRD Limapuluh Kota termasuk Damkar dan BPBD, meminta agar anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) yang sudah teralokasi dalam APBD 2025 beserta segera pergeserannya, untuk segera digelontorkan pemerintah daerah buat operasional petugas Damkar dan BPBD. Termasuk pula buat TNI-Polri dan Polisi Hutan (Polhut) yang turun ke lapangan.
“Anggaran BTT yang sudah tersedia dalam APBD 2025 beserta segala pergeserannya, mesti segera digelontorkan untuk operasional pemadam kebakaran. Dan bisa juga untuk menangani bencana kekeringan akibat kemarau panjang. Sehingga amada yang dimiliki Damkar dan BPBD, dapat dikerahkan buat mengairi sawah masyarakat yang terancam puso,” kata Defrianto Ifkar dan Fajar Vesky yang sama-sama berasal dari Partai Golkar.
Selain meminta pemerintah daerah, menggelontorkan dana BTT untuk operasional Damkar, BPBD, TNI-Polri dan Polhut, dalam penanganan Karhutla dan kekeringan lahan. Defrianto Ifkar dan Fajar Vesky mendorong pejabat Damkar dan BPBD Limapuluh Kota serta OPD, berkoordinasi dengan Pemrov Sumbar, BNPB dan kementerian yang terkait dengan penanganan Karhutla dan kekeringan lahan. (DS)
.
