LIMAPULUH KOTA, dekadepos.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, membedah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 yang disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD. Fraksi yang terdiri dari Doni Ikhas, Defrianto Ifkar, Putra Satria Veri, Feri Lesmana Riswan, dan M. Fajar Rillah Vesky, itu membedah RAPBD 2027 mulai dari proyeksi belanja, pendapatan, hingga kebijakan defisit anggaran.
“Fraksi Golkar sudah mendengar dan membaca Nota Keuangan APBD 2027. Termasuk, rincian rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Meski demikian, Fraksi Golkar, tetap memerlukan penjelasan,” tulis juru bicara Fraksi Partai Golkar, M. Fajar Rillah Vesky, dalam pandangan umum terhadap RAPBD 2027 yang diserahkan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Alia Efendi dan HM Fadhil Abrar, saat rapat paripurna DPRD yang dihadiri Wabup Ahlul Badrito Resha, Selasa lalu (15/9/2026).
Pandangan umum fraksi seharusnya dibacakan dulu dan baru diserahkan kepada pimpinan rapat. Tapi karena saat bersamaan, seluruh kader Partai Golkar di Sumatera Bagian Utara, diperintahkan DPP Partai Golkaf untuk menghadiri Bimtek Partai, Fraksi Golkar DPRD Limapuluh Kota minta izin kepada pimpinan rapat, untuk menyerahkan pandangan umum secara tertulis. Dalam pandangan umum ini, Fraksi Golkar menanyakan soal proyeksi pendapatan daerah tahun depan.
“Pemerintah Daerah merencanakan, pendapatan daerah tahun depan Rp. 1.175.121.990.731,–. Pertanyaan Fraksi Golkar, kenapa proyeksi pendapatan 2027, turun dibandingkan proyeksi Perubahan APBD 2026 yang baru saja kita tetapkan sebesar Rp.1.287.730.036.402,-.
Apa penyebab turunnya target pendapatan daerah? Apakah pemda pesimis, Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2027 masih berkurang,” tanya Fajar Rillah Vesky.
Dia menyebutkan, jika pemda pesimis, kenapa dalam Nota Keuangan APBD 2027, pemda malah menyebutkan, pendapatan Transfer tahun 2027 diproyeksi sama dengan APBD tahun 2026, kecuali Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaanya diproyeksi naik sebesar 5 persen. “Apakah, pernyataan pemda ini, tidak kontras dengan data yang disajikan,” tulis Fraksi Golkar.
Fraksi berlambang pohon beringin ini mencontohkan, dalam Nota Keuangan yang diterima DPRD dituliskan, pendapatan transfer daerah tahun 2027 adalah sebesar Rp 1.015.595.431.650,-. :Jika memang, pendapatan transfer 2027 diproyeksi sama dengan APBD tahun 2026, tentu seharusnya, pendapatan transfer tahun 2027 itu diproyeksi sebesar Rp 1.127.864.677.108,–, seperti tahun 2026. Untuk iru, Fraksi Golkar minta penjelasan pemda.
Kemudian, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan, apakah pemda tidak melakukan pembaharuan data-data teknis yang digunakan sebagai variable dalam penghitungan alokasi TKD. Jika sudah pembaharuan data, kenapa asumsi pendapatan transfer tahun 2027 diproyeksi sama dengan APBD tahun 2026. Atau jangan-jangan, pemda belum paham dengan dan belum mempedomani, formulasi dan alur perhitungan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, sebagaimana diatur Permenkeu 35 Tahun 2026.
“Selanjutnya, untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027 sebesar Rp 159.526.559.081,-. Fraksi Partai Golkar ingin bertanya, apakah target pajak daerah sebesar Rp 74.379.186.296,– dan target retribusi daerah sebesar Rp 72.750.234.275,– sudah ditetapkan secara cermat dan rasional? Dengan memperhitungkan lebih detail, potensi penerimaan yang seharusnya dicapai. Tolong dijawab,” tulis Fajar Vesky.
Sedangkan untuk kebijakan belanja daerah tahun 2027, Pemda Limapuluh Kota sudah menetapkan proyeksi belanja sebesar Rp 1.190.812.875.609,–. Untuk ini, Fraksi Partai Golkar bertanya, kenapa proyeksi belanja daerah tahun 2027, berkurang dibandingkan tahun 2026 yang diproyeksi sebesar Rp 1.337.179.590.517,–.
Kemudian, dalam Nota Keuangan APBD 2027, pemda menjelaskan, belanja daerah tahun depan dirinci dalam empat kelompok belanja. Yaitu Belanja Operasi Rp. 1.035.516.578.740,- dan belanja modal Rp. 55.609.119.569,-. Kemudian, Belanja Tidak Terduga Rp.1.500.000.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp. 98.187.177.300,-. Untuk ini, Fraksi Golkar perlu bertanya, kenapa belanja operasi tahun 2027 membengkak dibandingkan tahun 2026?
“Kemudian, untuk komponen belanja barang dan jasa, Fraksi Partai Golkar perlu bertanya, apakah di dalam belanja barang dan jasa ini sudah termasuk alokasi anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Pemda Limapuluh Kota? Atau alokasi TPP dimasukkan dalam komponen belanja pegawai? Jika sudah, berapa alokasi anggaran TPP ASN untuk keselurahan? Tolong rinciannya,” tanya Fajar Vesky.
Dia menyebut; Partai Golkar yang dibesarkan para pegawai di berbagai penjuru negeri, tidak ingin lupa sejarah dan setuju pemda daerah tetap membayarkan TPP ASN tahun 2027. Fraksi Golkar setuju, TPP ASN perlu untuk mendukung program priotas pemda tentang reformasi birokrasi. Namun, pemberian TPP ASN harus rasional dan memperhatikan beban kerja. Paling penting, harus sesuai kemampuan keuangan daerah yang sangat rendah. Dan proses penyusunan pagu anggaran TPP dalam APBD, harus sesuai aturan perundang-undangan, biar tidak menjadi persoalan hukum kemudian hari.
“Untuk ini, Fraksi Partai Golkar yang peduli dengan kesejahteraran dan nasib para pegawai, perlu memastikan apa dasar pengalokasian anggaran TPP di tahun 2027 nanti? Apakah bisa pagu TPP ditetapkan, tanpa sebelumnya ada persetujuan dari DPRD? Jangan sampai ini menjadi catatan bagi Biro Organisasi dan Tata Laksana, maupun Direktorat Bina Bangda, Kemendagri, nantinya. Atau menjadi bahan evaluasi Gubernur Sumbar. Mohon, penjelasan pemda, demi pegawai kita,” tanya Fraksi Golkar.
Kemudian, menurut Fajar Vesky, Fraksi Partai Golkar juga perlu bertanya, kenapa belanja modal dalam Nota APBD 2027 turun dibandingkan 2026? Bukankah Tema pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027, adalah “Pemulihan Infrastruktur dan Penguatan Layanan Dasar Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”? Kenapa, target belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi tahun 2027, berkurang dibanding 2026? Bukankah masih banyak, jalan, jembatan yang rusak di daerah kita?
“Setiap hari, muncul keluhan jalan, jembatan, dan irigasi rusak dari berbagai nagari. Bahkan, di wilayah terdampak bencana alam November 2025, masih banyak jalan, jembatan dan irigasi yang belum diperbaiki. Namun, jangankan anggaran penangananya, Fraksi Golkar melihat belum ada inovasi layanan pengaduan infrastruktur seperti dilakukan daerah lain. Bagaimana ekonomi bisa tumbuh, jika anggaran infrastruktur dasar tak kita penuhi? Bagaimana mungkin, objek pajak dan retribusi dari sektor pariwisata dan sektor lain, bisa kita genjot, jika jalan masih berlobang,” tanya Fajar.
Selanjutnya, untuk kebijakan pembiayaan daerah tahun 2027, pemerintah daerah memperkirakan terjadi defisit sebesar Rp. 15.690.884.878,00 yang akan ditutup dengan SILPA tahun 2026. Dibalik perkiraan defisit ini, Fraksi Golkar justru melihat secercah harapan, bahwa SILPA tahun 2026 sebesar Rp. 15.690.884.878,00, nampaknya bisa turun dibandingkan tahun 2025 dan tahun 2026 yang mencapai Rp 50.449.554.115,17,00.
“Ini seakan menjadi isyarat, program dan kegiatan tahun 2026, berjalan optimal dan tidak tertunda. Sekaligus menjadi pertanda, metodologi proyeksi defisit, sudah mulai ditinjau ulang. Semoga begitu adanya nanti dan tidak jauh meleset akurasinya,” tulis Fraksi Golkar. (DS)
