LIMAPULUH KOTA, Dekadepos.id– Tiga anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, yakni M. Fajar Rillah Vesky, Dodi Arestu, dan Putra Satria Veri, meminta pemerintah daerah setempat, dapat menambah anggaran, untuk tujuh kegiatan hari bersejarah bersifat lokal yang terkait peringatan Hari Bela Negara. Permintaan ini disampaikan, disela rapat pembahasan Perubahan APBD 2024, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Limapuluh Kota, Kamis (26/9).
“Kita dapat memahami, penambahan anggaran administrasi keuangan perangkat daerah pada semua OPD dalam Perubahan APBD 2024. Kita juga mendukung penambahan anggaran TPP-PNS, honor petugas Dishub, Damkar, BPBD, honorer lainya dan tunjangan sertifikasi guru yang bersifat wajib mengikat. Namun, kita juga berharap, anggaran untuk tujuh kegiatan hari bersejarah bersifat lokal yang terkait dengan rangkaian Hari Bela Negara, dapat ditambah pemerintah daerah,” kata M. Fajar Rillah Vesky
Fajar mencontohkan, anggaran untuk peringatan Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949 dan anggaran Peringatan Hari Bela Negara di Nagari Koto Tinggi. “Kami dapat informasi, pagu DPA Kesbangpol 2024 untuk anggaran peringatan Peristiwa Situjuah hanya Rp31 juta dan peringatan Upacara Hari Bela Negara di Nagari Kototinggi hanya Rp23 juta. Itupun, barangkali hanya cukup untuk SPPD,” kata Fajar Vesky bersama Putra Satria Veri.
Makanya, Fajar Rillah Vesky dan Putra Satria berharap, anggaran untuk Peristiwa Situjuah dan Hari Bela Negara di Koto Tinggi dapat ditambah, karena tidak hanya melambangkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan pemerintahan daerah. Tapi juga menyangkut hubungan pemda dengan instansi vertikal, seperti TNI-Polri. Dan lebih luas lagi, terkait erat dengan upaya menanamkan “nation and character building” kepada generasi muda, serta menghargai animo masyarakat yang sangat tinggi terhadap peringatan bersejarah ini.
Fajar Vesky juga menegaskan, dasar hukum penambahan anggaran untuk tujuh kegiatan hari bersejarah bersifat lokal yang terkait dengan rangkaian Hari Bela Negara di Limapuluh Kota, sangat kuat dan jelas. Pertama, Keppres Hari Bela Negara Nomor 28 Tahun 2008. Kedua, Perbup Limapuluh Kota Nomor 34 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perbup Limapuluh Kota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Limapuluh Kota.
Fajar bersama Putra Satria Veri menjelaskan, dalam Perbup 41/2018 yang dibuat zaman Bupati Alis Marajo dan disempurnakan dengan Perbup 41/2018 yang dibuat zaman Bupati Irfendi Arbi ditegaskan, ada tujuh hari bersejarah bersifat lokal yang terkait erat dengan peringatan Hari Bela Negara. Pertama, Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto Tingi tanggal 19 Desember 1948.
Kedua, Peristiwa Pengumuman Kabinet PDRI di Halaban yang terjadi 22 Desember 1948. Ketiga, Peristiwa Gugurnya Syuhada BPNK di Titian Dalam Pandam Gadang 10 Januari 1949. Keempat, Peristiwa Penyerangan Pemimpin PDRI oleh Belanda dan kaki tangannya di Situjuah Batua pada 15 Januari 1949. Kelima, Peristiwa Koto Tuo Lautan Api pada 10 Juni 1949. Keenam, Peristiwa Perundingan Antara Utusan Pemberian Mandat/Pemerintahan RI dengan Pemimpin PDRI di Padang Japang pada 6 Juli 1949. Serta, Peristiwa Rapat Umum Pimpinan PDRI dengan Masyarakat di Koto Kociak pada 7 Juli 1949.
“Ketujuh tujuh hari bersejarah bersifat lokal yang terkait erat dengan peringatan Hari Bela Negara ini, mulai dari peringatan di Kototinggi, Halaban, Pandamgadang, Situjuah, Kototuo, Padangjopang, sampai Kotokociak, perlu dialokasikan dalam APBD Limapuluh Kota. Karena itu, sudah diamanatkan dalam Perbup 41/2018,” kata Fajar Rillah Vesky yang juga penulis buku sejarah “Tambiluak, Tentang PDRI dan Peristiwa Situjuah”.
Hal yang sama disampaikan oleh Dodi Arestu. Dengan suara lantang, Dodi mengatakan, orang-orang besar, harus menghargai sejarah. “Tanpa Koto Tinggi, tak akan ada NKRI. Satu-satunya, acara nasional yang harus kita banggakan di Sumatera Barat adalah Hari Bela Negara yang berpusat di Kototinggi,” kata Dodi Arestu.
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, Koto Tinggi pernah menjadi penyelamat republik semasa Agresi II Belanda. “Karenanya, peringatan Hari Bela Negara di Koto Tinggi nanti, harus dibuat semeriau mungkin, dengan acara nasional. Anggaranya, mesti ditambah dalam Perubahan APBD 2024,” tegas Dodi Arestu. (dst)
