Pariaman, Dekadepos.id
Aliansi Mahasiswa Pariaman Bersatu Gelar Aksi, Aksi unjuk rasa mahasiswa digelar di Kota Pariaman pada Senin, 5 Januari 2026, memunculkan sorotan tajam terhadap Pemerintah Kota Pariaman.
Aksi yang diikuti oleh lintas organisasi mahasiswa, mulai dari BEM, HMI, PMII, hingga GMNI, menggiring asumsi adanya upaya pembatasan ruang informasi serta dugaan pembungkaman terhadap kegiatan yang bersifat kritis kepada pemerintah daerah.
Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa Pariaman Bersatu, Alam Syahputra, menilai kurang pemberitaan dalam aksi tersebut bukanlah hal yang wajar dan patut dipertanyakan secara terbuka.
“Selama ini, hampir setiap kegiatan Wali Kota Pariaman selalu terekspose. Namun pada aksi mahasiswa yang menyuarakan kritik, kurang pemberitaan. Kondisi ini menggiring asumsi adanya pembatasan bahkan pembungkaman media oleh Pemerintah Kota Pariaman,” tegas Alam.
Menurutnya, kebebasan pers merupakan bagian penting dari demokrasi dan kontrol publik. Ketika aksi mahasiswa yang bersifat kritik tidak mendapatkan ruang pemberitaan, hal tersebut dinilai mencederai prinsip transparansi pemerintahan.
Selain menyoroti absennya media, Alam juga menegaskan bahwa aksi kali ini menunjukkan perubahan pola gerakan mahasiswa.
Tidak hanya mengandalkan orasi, mahasiswa menyampaikan kritik melalui pendekatan kreatif, seperti pembacaan puisi pergerakan serta aksi simbolik donasi koin receh kepada Wali Kota Pariaman.
Aksi simbolik tersebut dimaknai sebagai sindiran terhadap narasi efisiensi anggaran yang kerap disampaikan Pemerintah Kota Pariaman, namun dinilai tidak sejalan dengan praktik kebijakan di lapangan.
Lebih lanjut, Alam menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk peringatan keras kepada Pemerintah Kota Pariaman agar tidak menutup ruang kritik dan partisipasi publik.
“Mahasiswa dan aktivis tidak bisa dibungkam. Kami hadir sebagai kontrol sosial untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, mahasiswa menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program-program Wali Kota Pariaman yang dinilai tidak terealisasi secara optimal, cenderung seremonial, serta lebih mengedepankan pencitraan. Arah pembangunan infrastruktur juga dipersoalkan karena dianggap belum memiliki perencanaan yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur.
Aliansi Mahasiswa Pariaman Bersatu saat ini tengah mengumpulkan data dan bukti terkait sejumlah dugaan persoalan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Data tersebut disebut akan menjadi dasar bagi aksi lanjutan apabila pemerintah daerah tetap menutup diri dari kritik publik. (Rja)
