Payakumbuh, Dekadepos.id
Uang bantuan dari pemerintah ternyata tak cukup kuat menahan godaan “spin” dan “scatter” bagi sebagian warga Payakumbuh. Akibatnya, puluhan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terpaksa dicoret dari daftar penerima setelah ketahuan terlibat judi online alias judol.
Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Yon Refli, mengungkapkan bahwa sejak diberlakukannya Permen Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), semua data warga kini “terkoneksi layaknya sistem all-in-one”: dari NIK, NPWP, rekening bank, hingga nomor HP.
“Iya data NIK sekarang sudah nyambung ke semuanya. Jadi kalau rekening atau nomor HP dipakai buat transaksi aneh-aneh, langsung ketahuan,” ujar Yon Refli kepada wartawan, Selasa 7 Oktober 2025.
Dan benar saja, September lalu tercatat 64 orang peserta PKH resmi dicabut kepesertaannya. Lebih dari separuh di antaranya terdeteksi nyambi main slot online.
“Itu baru bulan September. Bulan sebelumnya juga ada. Kalau ditotal, sudah ratusan yang kami keluarkan,” kata Yon Refli, Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Payakumbuh itu.
Kadis sosial ini mengingatkan, bantuan pemerintah seperti PKH dan BPJS PBI bukanlah modal taruhan, tapi untuk kebutuhan dasar keluarga: pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan hidup.
“Kalau main judol, otomatis keluar dari daftar. Itu kebijakan langsung dari Kemensos RI, berdasarkan data PPATK,” tegasnya.
Tak hanya itu, hingga 25 September, sebanyak 670 warga Payakumbuh juga dinonaktifkan dari kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan (JK). Alasannya beragam: ada yang meninggal, naik desil ekonomi, pindah segmen, dan tentu saja—ada yang kedapatan bermain judi online.
Bantuan sosial seharusnya jadi penyelamat di masa sulit. Tapi kalau malah dipakai buat “bakar saldo” di dunia maya, ya siap-siap aja, karena sistem sekarang sudah tak bisa dibohongi. (Edw/Rel)
