LIMAPULUH KOTA, dekadepos.id – Dalam Nota Keuangan APBD Limapuluh Kota Tahun 2027 yang disampaikan pemda kepada DPRD, Fraksi Partai Golkar melihat ada sepuluh program prioritas daerah untuk tahun depan. Salah satunya, pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama.
Fraksi Golkar yang terdiri dari Doni Ikhlas, Defrianto Ifkar, Putra Satria Veri, Feri Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, dan M. Fajar Rillah Vesky, menilai program pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama ini, sesuai dengan Perda RPJMD. Sekaligus cocok dengan semangat DPRD.
“Ini tak hanya sesuai amanat Perda 2 Tahun 2025 Tentang RPJMD Limapuluh Kota Tahun 2025-2029. Tapi juga sejalan dengan semangat DPRD Limapuluh Kota bersama pemerintah daerah, dalam menginisiasi Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Diniyah,” tulis juru bicara Fraksi Golkar, M. Fajar Rillah Vesky, dalam pandangan umum fraksi yang diserahkan tertulis, Selasa (15/9/2026).
Untuk itu pula, sambung Fajar Vesky, sebagai wujud dukungan terhadap pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama tahun 2027, Fraksi Partai Golkar ingin tahu, berapa total pagu anggaran disediakan pemda untuk program prioritas ini? Apakah sudah mengakomodir anggaran pembinaan TPQ, TPA, MDA, Didikan Subuh, dan Remaja Masjid? Berapa pula, total anggaran untuk penguatan fungsi masjid, mushola dan surau?
“Kemudian, Fraksi Golkar juga perlu bertanya, seperti apa bentuk inovasi dan kolaborasi pemda dengan perguruan tinggi keaagamaan, untuk memperkuat nilai moderasi beragama, meningkatkan literasi dan edukasi publik, mendorong riset berbasis nilai keagamaan, dan mengadvokasi kebijakan yang adil, setara dan inklusif? Mohon jawabannya karena ini termasuk strategi atau arah kebijakan tahun 2027,” tukuk Fajar Vesky.
Disamping itu, Fraksi Partai Golkar juga bertanya, berapa pagu anggaran untuk pembinaan adat tahun 2027? Apakah tersedia, anggaran untuk mendukung rehab Balai Adat yang dilakukan niniak mamak secara swadaya? Jangan sampai, anggaran untuk penguatan kelembagaan adat, seperti KAN/LAN, Bundo Kanduang, dll, hanya sekedarnya saja.
“Atau jika anggarannya sudah tersedia, seperti tahun 2026 ini, jangan sampai eksekusinya di tingkat OPD teknis, terlalu lambat. Karena, penguatan kelembagaan adat, membutuhkan kerja cepat,” tegas Fajar Vesky.
Selain pembinaan agama dan adat, program prioritas pemda tahun depan, adalah penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Fraksi Partai Golkar mendukung penuh program ini. Karena mayoritas masyarakat Limapuluh Kota hidup dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi banyaknya program pertanian dan perikanan yang masuk dari pusat untuk Limapuluh Kota dalam setahun terakhir ini. Dan mendorong, agar alokasi APBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana produksi. (DS)
