LIMAPULUH KOTA, dekadepos.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, tidak menerima dan tidak menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Tapi, fraksi berlambang pohon beringin ini menyampaikan sembilan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Kesembilan rekomendasi itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota, Putra Satria Veri, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Bupati 2025, Kamis sore (30/4/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Doni Ikhlas didampingi Wakil Ketua DPRD Aulia Efendi dan HM Fadhil Abrar, dihadiri Bupati Safni Sikumbang bersama Dandim Letkol Inf Ucok Namara, Kapolres Payakumbuh, Sekda Herman Azmar, dan para kepala OPD.
Putra Satri Veri yang hadir bersama empat rekan sefraksinya yakni Doni Ikhlas, Defrianto Ifkar, Fery Lesmana Dt Bandaro Kayo, dan M. Fajar Rillah Vesky menyebut, Fraksi Partai Golkar, sungguh bersyukur. Setelah melewati berbagai dinamika yang tentu saja tetap dilandasi dengan semangat membangun daerah, akhirnya proses pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, sudah sampai pada tahap final. Yakni, penyampaian pendapat akhir fraksi atau penyampaian rekomendasi DPRD.
“Untuk itu, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan teman-teman DPRD, Forkopimda, serta seluruh jajaran pemerintah daerah, yang sudah menghadiri dan mengikuti, tahap demi tahap pembahasan LKPJ.
Semoga, sinergisitas ini tidak sekadar formalitas belaka, tapi benar-benar lahir dari ketulusan hati,” kata Putra Satria Veri yang sudah tiga periode berturut-turut terpilih sebagai anggota DPRD.
Selanjutnya, kata Putra Satria Veri, berdasarkan UU 23/ 2014 Tentang Pemda r dan PP 13/2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Fraksi Partai Golkar sangat menyadari, bahwa sejak tahun 2019 termasuk 2025 lalu, konteks akhir dari LKPJ Kepala Daerah itu bukan lagi diterima atau ditolak, tapi berupa rekomendasi dari DPRD. Berdasarkan ini, Fraksi Golkar, menyampaikan catatan strategis, berupa masukan, saran, koreksi, dan rekomendasi.
“Tentu saja, catatan strategis ini kami sampaikan, dengan tetap berlandaskan kepada doktrin Partai Golkar, yakni “Karya-kekaryaan” dan “Karya Siaga Praja” atau siap bekerja membangun negara dan daerah,” kata Putra Satria Veri mengutip doktrin Partai Golkar yang dikenal apapun dan bagaimanapun situasinya selalu berada dalam pemerintahan.
Adapun rekomendasi yang disampaikan Fraksi Golkar atas LKPJ Bupati 2025 adalah; pertama; untuk kebijakan pendapatan daerah, pemda harus meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Termasuk meninimalisir kebocoran pajak daerah dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan inovasi nyata. Kemudian, pemda harus memperhatikan pengembangan infrastruktur untuk menarik investor.
“Selanjutnya, menjalin kemitraan dengan swasta untuk investasi proyek pembangunan, dan kerjasama dengan pemda lain untuk berbagi sumber daya. Pemda juga harus berinovasi dalam memasarkan potensi daerah, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan mendorong kewirausahaan. Karena ini semua bermuara pada peningkatan pendapatan daerah,” kata Putra.
Kedua, untuk kebijakan belanja daerah tahun 2025, Fraksi Partai Golkar merekomendasikan, perencanaan anggaran tahun 2026 dan ke depan, harus lebih disusun berdasarkan prioritas kebutuhan dan berbasis kinerja. Tidak kalah penting, dalam kebijakan belanja daerah, pemda meski meningkatkan sistem pengendalian internal. Sekaligus memperkuat implementasi e-Government dan e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa, untuk mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan transparansi.
“Begitupula dengan monitoring dan evaluasi belanja daerah, harus ditingkatkan lagi ke depannya. Untuk mengetahui apakah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD tahun 2025, telah sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga bisa menjadi acuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya,” tukuk Putra.
Ketiga, terkait dengan kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 sebesar Rp21.683.246.961 yang menurut laporan pemda dalam buku induk LKPJ bersumber dari hasil riil audited BPK-RI, Fraksi Golkar merekomendasikan kepada pemda, agar untuk anggaran berikutnya, betul-betul menganalisa belanja daerah dengan hasil yang dicapai dan mengukur biaya yang dikeluarkan untuk layanan publik. Kemudian, mengevaluasi kinerja program dari sisi output dan outcome.
Paling penting lagi, Fraksi Golkar merekomendasikan agar, semua belanja daerah yang dianggarkan tahun anggaran berikutnya atau 2026, harus ada kepastian sumber dananya. Kalau selisih pendapatan dengan belanja daerah defisitnya besar, harus ada kepastian yang terukur dari SILPA. Dalam arti lain, SILPA boleh dianggarkan, asal proyeksinya terukur. Jangan asal-asalan tanpa ukuran yang akurat dan jelas, karena ini berisiko untuk pelaksanaan APBD.
Keempat, terkait empat fokus kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025, Fraksi Golkar sangat prihatin, karena hanya satu proyeksi yang tercapai. Sedangkan tiga proyeksi lainya, masih jauh dari harapan. Fraksi Golkar merekomendasikan, agar tahun 2026, pemda lebih serius mewujudkan empat fokus kebijakan pembangunan daerah. Yakni, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,68 persen, proyeksi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,63 persen, proyeksi kemiskinan sebesar 5,88 persen, dan proyeksi gini ratio sebesar 0,202 persen. Semua OPD harus bersungguh-sungguh untuk ini. Libatkan semua stakholders, termasuk DPRD.
Kelima, Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah, agar hati-hati, cermat, dan teliti dalam menyusun LKPJ Kepala Daerah. Jangan lagi terjadi kesimpang-siuran data. Fraksi Golkar juga mengingatkan betapa vital dan straregisnya Peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karenanya, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TAPD harus tetap bekerja sesuai aturan. Jangan memangkas anggaran OPD secara sepihak karena dapat mengganggu kinerja. Lebih cermat dalam merasionalisasi anggaran, melakukan koordinasi yang lebih baik dengan DPRD, dan tetap optimis namun realistis dalam menyusun APBD.
Keenam, setelah melihat capaian pembangunan dan kegiatan pada tahun 2025, Fraksi Golkar merekomendasikan kepada pemda, agar tahun 2026 dan ke depannya, berfokus pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Fokus ini tidak berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran tahun sebelumnya. Tapi berdasarkan pencapaian target pelayanan publik dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Ketujuh, terkait pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam LKPJ Tahun 2025, Fraksi Partai Golkar meroekomendasikan agar tahun anggaran berikutnya, anggaran untuk pemenuhan layanan SPM Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, serta Bidang Ketentrantraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), lebih ditingkatkan lagi.
Karena Fraksi Golkar melihat, anggaran untuk pemenuhan layanan SPM kelima bidang ini, masih rendah dibandingkan anggaran untuk program penunjang dan operasional rutin. Padahal, pemenuhan layanan SPM kelima bidang ini, berkait dengan masyarakat. Untuk ini, Sekda, Kepala OPD dan ASN sebagai pemegang posisi penting dalam kesuksesan pelaksanaan RPJMD, harus lebih memposisikan diri sebagai insan yang bertanggungjawab, kreatif, inovatif, jujur, iklas dan penuh pengabdian.
Kedelapan, setelah melihat capaian, program dan kegiatan tahun 2025, Fraksi GGolkar dengan tulus, menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan Kepala OPD yang sudah melaksanakan semua program dan kegiatan yang bersumber dari usulan DPRD atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD dan dipadu-padankan dengan Rencana Kerja OPD serta hasil Musrenbang.
Kemudian, terhadap program dan kegiatan pada Disparpora serta Disdikbud yang belum terlaksana pada tahun anggaran 2025, karena keterbatasan waktu dan dokumen persyaratan, tapi sudah memiliki dokumen perencanaan dan kepastian anggaran, agar dapat dilaksanakan tahun anggaran 2026, sesuai RKA APBD 2026 yang sudah ditetapkan. Pelaksanaaan program dan kegiatan tersebut, harus cepat dan tepat karena sudah ditunggu masyarakat dan untuk mempercepat penyerapan anggaran daerah seperti dorongan Kementerian Keuangan.
Kesembilan, Fraksi Golkar menilai belakangan ini komunikasi antara legislafif dengan eksekutif tidak terjalin baik, banyak usulan dan pendapat DPRD yang tidak terakomodir secara maksimal dengan baik oleh pemda. Sehingga hal ini menjadi kendala bagi DPRD terutama dalam melakukan fungsi pengawasan dan penganggaran serta lidak maksimalnya DPRD dalam menyalurkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui DPRD.
“Dalam menjalin komunikasi antar dua lembaga ini peranan Sekretaris Daerah (sekda) dan jajaranya tentu sangatlah penting dan vital sekali. Guna menghindari dan mengantisipasi hal semacam ini tidak terjadi lagi dimasa mendatang serta demi kabaikan dan kemajuan daerah, maka Fraksi Partai Golkar merekomendasikan dan meminta Bupati agar melakukan evaluasi terhadap pejabat daerah yang tidak bekerja dengan maksimal,” ujar Putra Satria Veri. (DS)
