BeritaHukum

UTANG-PIUTANG: KAPAN INGKAR JANJI MENJADI TINDAK PIDANA PENIPUAN?

×

UTANG-PIUTANG: KAPAN INGKAR JANJI MENJADI TINDAK PIDANA PENIPUAN?

Sebarkan artikel ini

UTANG-PIUTANG: KAPAN INGKAR JANJI MENJADI TINDAK PIDANA PENIPUAN?

Oleh: Dr. Adv. Asep Ajidin, S.Pd.I., S.H., M.H.

Utang-piutang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mulai dari pinjaman antarteman, bantuan modal usaha, transaksi jual beli, hingga pembiayaan melalui lembaga keuangan, semuanya melibatkan hubungan hukum antara pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak yang menerima pinjaman (debitur).

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan utang-piutang sering kali berakhir dengan perselisihan. Ada yang terlambat membayar, tidak mampu mengembalikan pinjaman, menghindari kewajiban, bahkan menghilang tanpa kabar. Tidak jarang pula kreditur langsung melaporkan debiturnya ke kepolisian dengan tuduhan penipuan.

Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah setiap orang yang tidak mampu membayar utang dapat dipidana sebagai penipu?

Pertanyaan ini penting dijawab agar masyarakat tidak keliru memahami hukum. Sebab, tidak semua persoalan utang-piutang merupakan tindak pidana. Ada perbedaan mendasar antara seseorang yang gagal memenuhi kewajiban perjanjian dengan seseorang yang sejak awal menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh uang atau barang milik orang lain.

Ketika Hubungan Perdata Bersentuhan dengan Hukum Pidana

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang pada dasarnya bersifat keperdataan dapat berkembang menjadi persoalan pidana apabila di dalamnya ditemukan unsur penipuan.

Pernyataan tersebut memberikan pesan penting bahwa suatu peristiwa hukum tidak boleh dilihat hanya dari permukaannya. Harus ditelusuri bagaimana hubungan itu terbentuk, apa yang disampaikan para pihak sebelum perjanjian dibuat, bagaimana kesepakatan diperoleh, dan apakah terdapat unsur kesengajaan untuk memperdaya pihak lain.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan utang-piutang lahir dari suatu perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak terlarang.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, perjanjian pada prinsipnya mengikat para pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Artinya, seseorang yang telah menerima pinjaman berkewajiban mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan. Demikian pula kreditur wajib menghormati hak-hak debitur berdasarkan perjanjian.

Akan tetapi, persoalan menjadi berbeda apabila sejak awal terdapat kebohongan, tipu muslihat, atau rangkaian keterangan palsu yang sengaja digunakan untuk membuat orang lain menyerahkan uang atau memberikan pinjaman.

Di sinilah batas antara wanprestasi dan penipuan perlu dipahami secara cermat.

Wanprestasi Bukan Otomatis Penipuan

Dalam hukum perdata, kegagalan memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dikenal dengan istilah wanprestasi. Bentuknya dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban, terlambat memenuhi kewajiban, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian justru dilarang.

Misalnya, seseorang meminjam uang Rp50 juta untuk mengembangkan usaha. Pada awalnya ia memiliki niat sungguh-sungguh untuk mengembalikan pinjaman. Namun, karena usahanya mengalami kerugian, ia tidak mampu membayar sesuai jadwal.

Dalam keadaan demikian, ketidakmampuan membayar tidak serta-merta membuktikan adanya penipuan. Persoalan tersebut pada dasarnya merupakan ranah hukum perdata yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme yang tersedia, termasuk gugatan wanprestasi apabila memenuhi persyaratan.

Berbeda halnya apabila seseorang sejak awal mengaku memiliki usaha, aset, atau jaminan tertentu yang sebenarnya tidak pernah ada, menggunakan identitas palsu, atau menyampaikan keterangan bohong yang sengaja dirancang agar korban bersedia memberikan pinjaman.

Apabila unsur-unsur tindak pidana penipuan terpenuhi, perbuatan tersebut dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Dengan demikian, yang harus diperiksa bukan semata-mata apakah utang telah dibayar atau belum, melainkan bagaimana uang itu diperoleh dan apakah terdapat tipu muslihat atau kebohongan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Pasal 1328 KUHPerdata dan Pasal 492 KUHP: Dua Perspektif yang Berbeda

Wamenkum Edward Omar Hiariej menjelaskan bahwa penipuan memiliki dimensi hukum perdata sekaligus pidana.

Dalam hukum perdata, Pasal 1328 KUHPerdata mengatur penipuan sebagai alasan untuk meminta pembatalan perjanjian. Penipuan menjadi relevan apabila tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak sedemikian rupa sehingga pihak lainnya tidak akan membuat perjanjian tanpa adanya tipu muslihat tersebut.

Dengan kata lain, penipuan dalam konteks perdata berkaitan dengan cacat kehendak pada saat kesepakatan dibentuk. Pihak yang merasa tertipu dapat mengajukan tuntutan pembatalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana, Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam Bab XXVII tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang.

Ketentuan pidana tersebut pada pokoknya menyasar perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong sehingga orang lain tergerak menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Tentu saja, penerapan pasal pidana harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsur tindak pidana, bukan sekadar adanya hubungan utang-piutang yang bermasalah.

Penting dipahami bahwa kedua ketentuan tersebut mempunyai karakter dan konsekuensi hukum yang berbeda. Pasal 1328 KUHPerdata berbicara mengenai pembatalan perjanjian karena penipuan, sedangkan Pasal 492 KUHP berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penipuan.

Kreditur Harus Cermat, Debitur Harus Beriktikad Baik

Persoalan utang-piutang tidak hanya menuntut tanggung jawab debitur, tetapi juga kehati-hatian kreditur.

Kreditur, baik perorangan maupun perusahaan pembiayaan, seharusnya melakukan pemeriksaan yang wajar sebelum memberikan pinjaman. Identitas, kemampuan membayar, sumber penghasilan, tujuan penggunaan dana, serta kelayakan jaminan perlu diperhatikan sesuai karakter transaksi.

Prinsip kehati-hatian bukan berarti kreditur harus menjamin bahwa debitur tidak akan pernah mengalami kesulitan ekonomi. Tidak ada usaha yang sepenuhnya bebas risiko. Namun, pemeriksaan yang memadai dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kepercayaan.

Sebaliknya, debitur harus memiliki iktikad baik sejak proses pengajuan pinjaman hingga pelaksanaan kewajiban. Jangan memberikan informasi palsu, memalsukan dokumen, menyembunyikan fakta material, atau menjanjikan sesuatu yang sejak awal diketahui tidak benar.

Apabila kemudian terjadi kesulitan membayar, jalan terbaik adalah bersikap terbuka, berkomunikasi dengan kreditur, dan mengupayakan restrukturisasi atau penyelesaian kewajiban berdasarkan kesepakatan dan ketentuan hukum.

Jangan menjadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Namun, jangan pula menjadikan hukum pidana sebagai alat untuk menekan seseorang hanya karena ia belum mampu membayar utang.

Hukum Bukan Alat Menakut-nakuti, tetapi Penjaga Keadilan

Dalam kehidupan bermasyarakat, kepercayaan merupakan modal utama dalam setiap transaksi. Sekali kepercayaan disalahgunakan, bukan hanya hubungan personal yang rusak, tetapi juga iklim usaha dan kehidupan ekonomi masyarakat dapat terganggu.

Karena itu, pemahaman mengenai perbedaan wanprestasi dan penipuan harus terus disosialisasikan. Aparat penegak hukum harus cermat membedakan persoalan keperdataan dengan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Demikian pula masyarakat harus memahami hak dan kewajibannya sebelum membuat suatu perjanjian.

Jangan sampai orang yang benar-benar mengalami kegagalan usaha diperlakukan seolah-olah penipu. Sebaliknya, jangan pula seseorang berlindung di balik alasan utang-piutang untuk membenarkan perbuatan curang yang sejak awal memang direncanakan.

Hukum harus berdiri secara proporsional. Kreditur berhak memperoleh perlindungan atas piutangnya, debitur berhak memperoleh perlindungan dari kriminalisasi yang tidak berdasar, dan masyarakat berhak mendapatkan kepastian serta keadilan.

Tidak membayar utang belum tentu penipuan. Tetapi apabila sejak awal utang diperoleh melalui tipu muslihat dan seluruh unsur pidananya terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar ingkar janji.

Di sinilah pentingnya memahami hukum: agar hak terlindungi, kewajiban dihormati, dan keadilan tidak disalahgunakan.

*Akademisi, Advokat, Pemerhati Kebijakan Publik dan Pemerhati Pendidikan Karakter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *