Payakumbuh, Dekadepos.id
Tokoh adat sekaligus budayawan dan penulis berbagai buku adat, Yulfian Azrial, menilai Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Tidak Akan Ubah Demokrasi Secara Signifikan, hal tersebut terkait adanya wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung ke pemilihan oleh DPRD.
Menurut Yulfian Azrial, wacana tersebut tidak akan membawa perubahan berarti dalam iklim demokrasi di Indonesia.
sebab, persoalan utama demokrasi bukan terletak pada mekanisme pemilihan kepala daerah, melainkan berada pada partai politik yang dinilai belum menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan undang-undang.
“Iya, Pemilihan kepala daerah oleh DPRD tetap berada dalam kendali elite partai. Jadi tidak akan ada perubahan signifikan atau smaa saja dengan sebelumnya atau dipilih langsung oleh masyarakat,” ujarnya, Jumat 9 Januari 2026.
Ia menilai, saat ini partai politik lebih berperan sebagai alat kekuasaan kelompok tertentu ketimbang sebagai perantara aspirasi rakyat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan politik nasional masih didominasi partai-partai besar, yang dinilai kerap mengabaikan kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, Yulfian menyebut anggota DPRD cenderung lebih loyal kepada partai politik daripada kepada rakyat yang mereka wakili.
Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab mengapa suara publik sering kali tidak menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan politik.
Sebagai tokoh adat Minangkabau, Yulfian menegaskan perlunya pembenahan sistem lebih mendasar dibanding mengubah pola pemilihan kepala daerah.
“Prioritas utama pemerintah dan DPRD adalah membenahi undang-undang partai politik dan pemilu terlebih dahulu. Hanya itu jalan agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Murba Provinsi Sumatera Barat, Khairul Apit, menyebut banyak hal positif jika Pilkada kembali diserahkan kepada DPRD, sebab biaya/cost Pilkada langsung yang dipilih oleh masyarakat sangat tinggi, Pilkada langsung menjadikan masyarakat terkotak-kotak serta DPRD tidak memiliki peran dihadapan Kepala Daerah.
Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, menurut Ketua DPD Partai Murba juga akan menjadikan bargaining DPRD dengan kepala daerah akan meningkat.
” Iya, kalau kita menyimak perjalanan roda pemerintahan yang selama ini berjalan, yang mana kepala daerahnya dipilih langsung oleh rakyat/masyarakat, dengan munculnya wacana untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, kita (Partai Murba) Sumbar setuju dengan rancangan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD,”ucap Khairul Apit baru-baru ini.
Ia juga mengatakan beberapa alasan mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dipilih oleh DPRD.
” Biaya Pemilihan langsung oleh masyarakat, itu sangat tinggi, disamping berbagai hal lainnya. Jika nantinya memang terlaksana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, kedepannya tentu kita juga berharap agar DPRD nya tidak melempem,”tambah mantan Politisi Partai Gerindra dan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota itu.
Pemilihan Kepala daerah secara langsung atau dipilih oleh masyarakat, menurut mantan Walinagari Pandam Gadang itu, rawan terhadap berbagai penyimpangan untuk mengembalikan cost yang telah dikeluarkan.
” Kita sudah melalui beberapa kali Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, berisiko terjadinya penyimpangan kebijakan, terutama untuk mengembalikan biaya kampanye yang begitu besar.”tutupnya. (Edw)
